KEDIRI – Komisi E DPRD Provinsi Jatim melakukan evaluasi PPDB sistim online di Cabang Pendidikan Wilayah Kediri. Dalam rapat evaluasi ini Komisi E menerima beberapa permasalahan terkait PPDB dengan sistim zonasi ini.
Tidak hanya itu, dalam rapat evaluasi juga membahas , diantaranya terkait Bantuan Penunjang Operasional Pendidikan (BPOP) / SPP yang hingga saat ini belum terealisasi, selain itu juga banyak guru ASN yang sudah mulai banyak masuk purna tugas.
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim Hartoyo mengatakan, dalam sistim zonasi ini ada beberapa permasalahan, dalam sistim ini dimaksud agar peningkatan mutu pendidikan bukan pemerataan sekolah ” Untuk itu beberapa waktu lalu beberapa rektor dipanggil presiden untuk menjadikan format sistim zonasi ini jadi lebih baik “kata Hartoyo, Rabu (7/8/2019).
Lebih lanjut Hartoyo mengatakan, untuk SPP yang dihandle pemerintah provinsi hingga saat ini belum bisa disalurkan ke sekolah meskipun tahun ajaran sudah berjalan , karena masih dalam proses pembahasan P-APBD,
Sebenarnya 2018 sudah dianggarkan , 2019 mengikuti nawa bhakti gubernur Khofifah, dan mungkin september sudah bisa disalurkan, karena ini masih proses pembahsan di PAK” kata Hartoyo.
Sementara terkait GTT dan PTT Hartoyo mengatakan, jika saat pihaknya akan meminta dan menawarkan ke Gubernur untuk mengeluarkan diskresi tentang pengangkatan GTT dan PTT, hal ini mengingat banyaknya Guru dari ASN yang purna tugas.
