Menguji Profesional Aparat Kejaksaan

Oleh karena itu, para jaksa diminta menahan diri untuk tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum. Bukannya dengan menyiasati aturan hukum, menghindari diri agar tidak tertangkap tangan dan melakukan strategi lainnya yang tidak perlu dilakukan.

Mentaati Kode Etik

Jaksa dalam juga pernah menegaskan bahwa para jaksa yang melanggar kode etik dan profesi serta melanggar hukum akan ditindak tegas. Hal ini perlu diterapkan guna memulihkan citra Kejaksaan Agung di mata masyarakat. Kejaksaan Agung tidak akan toleransi terhadap pelanggaran hukum mereka karena akan mencoreng nama dan martabat Korps Adhyaksa.

Kode Etik Jaksa atau Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma bagi jaksa dalam menjalamkan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat Jaksa adalah sebuah profesi hukum dan sekaligus penegak hukum.

Karena Jaksa merupakan sebuah profesi hukum, maka tentulah memiliki kode etik profesi atau kode perilaku. Dalam pengertian formal disebutkan, bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sama dengan profesi hukum lainnya seperti hakim, advokad/pengacara, dan notaris, serta profesi lainnnya seperti wartawan, dokter, akuntan. Jaksa dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi kejaksaan dikenal dengan istilah Kode Perilaku Jaksa (C.O.C) disamping adanya Standar Minimum Profesi Jaksa.

Dalam Kode Etik Profesi Jaksa itu atau dalam istilah lainnya Kode Perilaku Jaksa itu dimuat apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007, kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib:

1. mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
2. menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
3. mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran;
4. bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung;
5. bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
6. memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban;
7. membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
8. mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
9. menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan;
10. menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal;
12. menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;
13. bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
14. bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Sementara itu dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

1. menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
2. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
3. menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
4. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
5. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
6. bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
7. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
8. memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Dalam peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 itu juga diatur mengenai penegakan kode perilaku jaksa dan tindakan admnistratif terhadap jaksa yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan, demikian juga tata caranya sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut

Bagi jaksa dalam menjalankan kinerja sebagai aparat penegak hukum yang menentukan ’’hitam putih’’ pencari keadilan, maka menjalankan dan mantaati kode etik atau kode perilaku, merupakan satu-satunya upaya menjaga kepercayaan masyarakat, dan mengembalikan citra Kejaksaan sebagai pintu dan benteng warga negara mencari keadilan di bumi pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan para jaksa melakukna kinerja secara profesional dengan mentaati dan menjalankan kode etik dan kode perilaku, maka akan memupus anggapan atau penilaian negatif selama ini terhadap kinerja jaksa.

Tentu dengan transparansi secara ilmu pengetahuan berdasarkan kaidah hukium, jaksa melalui Kejaksaan Agung memberikan sosialisasi maupun melakukan pendidikan kepada masyarakat luas mengenai kaidah hukum sesuai dengan nikerja jaksa dan kewenangannya dalam memberikan keadialan seadil-adilnya kepada seluruh warga negara sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundangan terkait. (*)