Surabaya – Pemprov Jatim terus serius dalam mengatasi ketimpangan kualitas layanan dasar kesehatan dan pendidikan.
Pengurangan ketimpangan ini diantaranya dilakukan dengan meningkatkan sinergi antara Pemprov Jatim dengan kab/kota, mendorong perkembangan kelas menengah karena indeks GINI sangat sensitif terhadap perubahan di kelas menengah, serta pertumbuhan inklusif dimana kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat membacakan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Provinsi Jatim tahun 2019-2024 saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (12/6).
Menurutnya, Pemprov Jatim akan bekerja lebih keras lagi dalam menanggapi masalah pemerataan kualitas ini. Untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, diupayakan melalui penyebaran dokter-dokter spesialis, menugaskan dokter-dokter muda yang tersedia untuk bekerja di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, serta peningkatan pembangunan sarana prasarana kesehatan yang layak hingga ke wilayah perdesaan.
“Ini dilakukan agar masyarakat miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, utamanya di daerah-daerah kepulauan. Selain itu juga dilakukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat utamanya di wilayah pelosok desa akan pentingnya kesehatan,” jelas Khofifah, sapaan lekat Gubernur Jatim ini.
Sebagai upaya pemeratan mutu pelayanan pendidikan, lanjutnya, Pemprov Jatim mempunyai program-program prioritas antara lain program pendidikan gratis dan berkualitas, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta perluasan akses pendidikan yang dilakukan melalui pembentukan Sekolah Pengampu Kepengasuhan Siswa Berbasis Pesantren.
