Surabaya – Meski hanya tinggal melangkah saja sudah sampai Gedung Negara Grahadi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakilnya Whisnu Sakti Buana, ternyata tidak hadir dalam acara halal bihalal yang di gelar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (11/6/2019) pagi tadi.
Halal bihalal ini untuk tahun pertama Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menjabat Gubernur Jawa Timur, yang di mulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 10.00 Wib.
Kepala Biro Humas & Protokol Pemprov Jawa Timur Aries Agung Paewai ketika dikonfirmasi soal ini membenarkan. Semua Bupati/Walikota se Jawa Timur sudah dikirimi undangan.
Namun dari 38 Bupati/Walikota itu hanya dua saja yang tidak hadir. Yakni Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
“Pak Bupati Banyuwangi ijin tidak bisa hadir karena waktunya bersamaan dengan acara halal bihalal disana. Sedangkan Bu Walikota Surabaya, sampai akhir acara tidak ada konfirmasi,” ungkap Aries Agung.
Soal ketidakhadiran Walikota dan Wakil Walikota itu, Aries mengatakan tidak tau. Yang jelas tidak ada konfirmasi. Mungkin ada agenda lain. tandasnya.
Perkenalkan Nawa Bhakti Satya
Kegiatan halal bihalal sekaligus bersilaturahim dalam rangka Idul Fitri 1440 H dianggap olrh Gubernur Khofifah, merupakan momentum yang tepat untuk memperkenalkan Nawa Bhakti Satya.
Pengenalan dan penguatan ini khususnya untuk para ASN di lingkup Pemprov Jatim, sehingga pelayanan terbaik bisa diberikan pada masyarakat.
“Kami ingin menyisir, bersilaturahim, dan bermaaf-maafan sembari memberikan pesan pembinaan kepegawaian dan memperkenalkan Nawa Bhakti Satya,” ungkap Gubernur Khofifah usai halal bihalal dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) kab/kota dan bupati/walikota, kepada wartawan.
Penjelasan Nawa Bhakti Satya sangatlah penting agar semua pegawai bisa memberi layanan sesuai slogan “CETTAR”. Dengan demikian, sensitifitasnya akan terbangun dengan baik apalagi sensitifitas tidak bisa hanya berupa given.
“Kita perlu para pegawai Pemprov Jatim tidak sekedar memberi respon cepat tapi juga tanggap, akuntabel dan efisien,” jelasnya.
Nawa Bhakti Satya akan menjadi kristalisasi pada RPJMD sehingga semua pegawai harus paham.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menambahkan, respon CETTAR tersebut bisa ditunjukkan dengan melakukan pengecekan ketika ada pengaduan masyarakat.
Dicontohkan, jika ada jalan rusak bisa langsung dicek apakah milik provinsi, nasional atau kab/kota sehigga bisa segera dicari jalan keluarnya.
Begitupun juga untuk pemaksimalan layanan pendidikan maupun kesehatan.
“Saya harap mereka tidak terkotak-kotak dalam segmen tugas pokok dan fungsinya saja. Tapi mereka semua adalah aparat Pemprov, karena kita adalah Jatim dan Jatim adalah kita,” pungkas Khofifah. (min)