Karena itu, ia mengingatkan soal antisipasi menghadapi bencana kekeringan, dimana sebentar lagi akan masuk musim kemarau. Ia meminta agar OPD terkait seperti BPBD segera menyiapkan tangki air dan pembangunan sumur bor oleh Dinas PU Cipta Karya.
“Dari data BPBD bisa terkoneksi dengan Dinas PU Cipta Karya, Dinas ESDM maupun Biro Sumber Daya Alam, di titik atau daerah mana sumur yang tidak keluar air. Karena bila sudah kekeringan, kita harus lihat langkah berkelanjutan, mereka tidak hanya butuh tangki air tapi bagaimana air ditarik dengan pipa sampai berapa kilometer,” katanya.
Kepala BPBD Jatim Subhan Wahyudiono mengatakan, secara geografis, Jatim memiliki tujuh gunung api aktif dari 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Jatim juga merupakan daerah rawan gempa bumi, karena berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia. Tidak hanya itu, Iklim tropis menyebabkan sering terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan kekeringan di beberapa wilayah di Jawa Timur.
Menurutnya, berdasarkan kajian bencana 2016-2020 ada 12 bencana, diantaranya banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor sampai dengan tsunami. Untuk bencana banjir sendiri setidaknya ada 22 kab/kota yang rawan banjir. Hal ini dikarenakan Provinsi Jatim dilalui tujuh Wilayah Sungai (WS), yakni WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang-Rejoso, WS Pekalen-Sampean, WS Baru-Bajulmati, WS Bondoyudo-Bedadung, dan WS Madura. Kemudian untuk daerah rawan bencana longsor ada di 13 kab/kota dan rawan kekeringan di 23 kab/kota.
“Strategi penanggulangan bencana, kami lakukan mulai tangap darurat hingga pasca bencana. Dan di Jatim ini dari 2.742 desa/kelurahan yang rawan bencana, sudah ada 381 desa/kelurahan yang sudah tangguh bencana,” katanya.
Turut hadir dalam ratas, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Sekdaprov Jatim, Kepala Bakorwil Malang, Madiun, Jember, Pamekasan dan Bojonegoro, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (wt)
