Selanjutnya dari Komisi-D menarik perhatian tentang Kondisi kelistrikan masuk Desa, bahwa Jawa Timur pada posisi terendah se Indonesia dengan data masih terdapat 88 ribu RTM yang belum terakses listrik, sementara itu Provinsi hanya mampu memfasilitasi 200 KK per tahun.
Persoalan tambang rakyat tidak berijin yang sebagian berindikasi membahayakan lingkungan, Dinas ESDM perlu lebih intens memantau wilayah penambangan dengan menerapkan norma yang berlaku. hendaknya dihindari penerapan peraturan tumpang-tindih sehingga membingungkan dan bahkan menjadi saling lempar tanggungjawab.
Disamping itu soal pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri yang hingga tahun ini belum sampai pada tingkat konstruksi, perlu dikawal kelanjutannya.
Pemeliharaan, rehabilitasi & rekonstruksi jalan milik Provinsi memang perlu dana besar (thn 2019 sebesar 212 milyar), hendaknya tetap dioptimalkan kualitas jalan merupakan bagian dari inklusifitas pertumbuhan.
Berikut catatan penting dari Komisi-E,dari alokasi anggaran 5,87 trilyun, termasuk untuk : Tunjangan profesi Guru 1,185 trlyun ; Belanja pembangunan 1,52 trlyun; dana BOS 1,93 trlyun serta PPK-BLUD 20 SMK 84,165 milyar.
Mulai bulan Juli 2019 Pemprov juga akan menggratiskan SPP untuk Siswa SMA/SMK, serta bantuan insentif untuk GTT & PTT total 228,41 milyar; disamping itu penguatan sarpras untuk Sekolah di Pinggiran dan SMA Khusus.
Dalam hal mendukung operasional BPJS, disamping dari pajak rokok bagian hak Provinsi, juga diback-up dengan dana 30 milyar guna memberi pelayanan Kesehatan di tingkat masyarakat ebawahf.
Dinas Kesehatan diminta untuk lebih memperkuat program kesehatan preventif & promotif seiring dengan program eGermas Hidup Sehatf oleh tingkat Pusat.
Target capaian Tenaga Kerja terampil memerlukan BLK yang memenuhi standar kualitas dan tenaga instruktur yang mumpuni; memerlukan fokus perhatian dan solusi konsisten. Yang juga tidak kalah penting adalah kesiapan proses eLink and matchf bagi para lulusan.
Pemda Provinsi pada thn 2019 menentukan kebijakan alokasi belanja wajib yang masuk pada Belanja Langsung, untuk mendukung kebutuhan yang bersifat tetap (fixed) yakni Gaji Pegawai, Bagi-hasil ke Kab/Kota dan Dana BOS serta dukungan lainnya sesuai per UU-an.
Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat tidak tetap (unfixed) termasuk Hibah dan Bansos digunakan untuk program prioritas antara lain pembangunan infrastruktur, sektor terkait pelayanan dasar, penguatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi perdesaan didukung pembangunan pertanian, infrastruktur dasar dan energi serta pemantapan reformasi birokrasi dibidang kebijakan dan pelayanan publik.
Terdapat beberapa sektor penting yang menjadi titik konsentrasi dari Pemprov dalam rangka meningkatkan sumberdaya dan pelayanan publik, yakni Sektor Perhubungan meliputi Transportasi Darat, Laut dan Pelabuhan, Bandar Udara, sektor Pendidikan Tehnis, melalui SMK, Vokasi dan Pelatihan Kerja, Sertifikasi profesi dan juga SMA-Plus; sekaligus memantapkan penerapan PPK-BLUD bagi unit-unit kerja.
Program Indutri Hulu-Hilir Agro Maritim, untuk penguatan nilai tambah produksi, Program Peremajaan Hutan dan Tatakelola Hutan Rakyat. Peningkatan kualitas birokrasi, melalui kebijakan remunerasi.
Meningkatkan Program penanggulangan Kemiskinan melalui 4(empat) strategi yang opersional.
Meningkatkan pelayanan kesehatan di lini depan (UPT) serta mendukung program Jaminan
Kesehatan melalui BPJS (kontribusi dukungan dari pajak rokok bagian hak provinsi). Kesemua tersebut diatas dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia untuk mampu mengungkit pertumbuhan yang inklusi.
Mengiringi penetapan Perda ini Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan
(1). Setelah penetapan APBD-2019 tinggal waktu 1(satu) bln kedepan untuk mengawali Thn anggaran baru 2019, perlu segera persiapan lelang proyek agar realisasinya tidak terlambat.
(2). DPRD mengajak bersama jajaran Eksekutif untuk melakukan tatakelola keuangan yang akuntabel sehingga mengakhiri periode tugas tidak terjadi hal yang menyimpang.
(3). Bahwa alokasi Belanja Langsung pada thn 2019 berkurang dibanding thn 2018, Pemprov berkomitmen tetap mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan prioritas, sehingga tidak akan mempengaruhi capaian target IKU pada RPJMD.
(4). Sejumlah BUMD telah kontribusi signifikan bagi PAD, yang terbesar dari PT. Bank Jatim. Namun manajeman Bank Daerah harus fokus menangani besaran angka NPL-Gross pada PT.Bank Jatim dan PT. Bank BPR Jatim yang melampaui batas.
(5). Bahwa seluruh kebijakan dan strategi yang dirancang dengan baik dan didukung anggaran yang besar, hasilnya akan minimal apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk itu harus ditangani oleh Pemimpin dengan leadership yang kuat didukung upaya pengawasan internal yang profesional.
Mengakhiri Pendapat Akhir ini, Fraksi Partai Golkar apresiasi kepada Yth Sdr Gubernur bersama Wakil Gubernur yang telah sukses memimpin Provinsi Jawa Timur, dibarengi dengan pola hubungan-fungsional yang sinergi bersama Lembaga DPRD. Semoga Jawa Timur kedepan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi wilayah yang kondusif.
Diakhir pandangan umumnya Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai instrumen kebijakan fiskal utama untuk mendukung program-program prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (min)
