Surabaya – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menunjuk Ketua Fraksi Sahat Tua P Simanjuntak,SH, sebagai juru bicara pada penyampaian pendapat akhir terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019, dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).
Fraksi Golkar melihat akhir tahun 2018 merupakan momen penting bagi Provinsi Jawa Timur. Selain tahun terakhir masa kepemimpinan Kepala Daerah, yang mewajibkan penyiapan dua dokumen APBD sebagai pertanggungjawaban akhir masa jabatan maupun Rancangan APBD Th.Anggaran 2019 yang pembahasannya dalam bulan yang hampir bersamaan.
Rancangan APBD Thn 2019 disusun berpedoman pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sebagai derivasi RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2014-2019 tahun terakhir, dalam rangka menjalankan kewenangan dan urusan Pemerintahan berpedoman pada UU No. 23 thn 2014, yang diarahkan untuk mencapai target-target Indek Kinerja Utama (IKU).
Target kinerja tersebut dilaksanakan melalui tema RKPD yakni Pembangunan Sumberdaya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi yang diterjemahkan melalui pokok-pokok kebijakan keuangan dalam APBD tahun 2019.
Rangkaian pembahasan diawali dengan kesepakatan bersama tentang KUA-PPAS dilanjutkan dengan disampaikan Nota Penjelasan Gubernur dan ditanggapi melalui Pendapat Badan Anggaran tentang ketentuan hukum dan kelayakan secara garis besar perangkaan APBD, maka pada tgl 12 Oktober 2019 Fraksi- Fraksi menyampaikan Pemandangan Umum-nya.
Banyak hal dan persoalan yang dipertanyakan oleh Fraksi, termasuk yang dipertanyakan oleh Fraksi Partai Golkar. Namun kesemuanya telah mendapat respon jawaban yang dapat memperjelas pemahaman.
Pada intinya hal-hal yang pertanyakan oleh FPG adalah arah serta strategi kebijakan yang akan dicapai, kapasitas pendapatan dan belanja, berbagai target sasaran program prioritas serta fokus-fokus kebijakan mencapai target IKU utamanya terkait penanggulangan kemiskinan,penyerapan tenaga kerja dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
Data capaian IKU, secara terukur merupakan keberhasilan yang sebagian besar mampu melampoi target RPJMD 2014-2019 bahkan dengan tingkat nasional dan unggul dibanding Provinsi lain. Prestasi Prov Jawa Timur diakui oleh tingkat nasional dan ditandai dengan diterimanya tidak kurang dari 100 penghargaan penting selama 5 thn terakhir.
Capaian target tersebut dapat digunakan sebagai titik tolak awal bagi Kepemimpinan Provinsi yang akan datang bersama DPRD formasi baru.
Dari laporan akhir Badan Anggaran,bahwa penetapan R-APBD thn 2019 tidak seperti lazimnya tgl 10 November, karena masih ada hal penting yang perlu diselesaikan, demikian pula usulan Komisi untuk tambah/kurang dukungan bagi sejumlah OPD, pada akhirnya penentuannya diserahkan kepada kewenangan Tim Anggaran Provinsi.
Direkomendasi alokasi dana Bantuan Keuangan untuk 9 (sembilan) Kab yang terbelakang, demikian pula untuk Desa tetap disalurkan seperti tahun sebelumnya. Pemprov dan DPRD bertekad bersama untuk menyongsong tahun terakhir durasi RPJMD 2014-2019 dengan pelaksanaan APBD yang clean and clear.
Badan Anggaran menyatakan bahwa thn 2019 merupakan Gong-nya tahun politik, menghendaki tetap dikuatkan hubungan kebersamaan antara Eksekutif dan DPRD pada posisi sebagai Mitra dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menyangkut soal anggaran, Fraksi Partai Golkar melihat secara garis struktur RAPBD 2019 sesungguhnya sampai saat Sidang penetapan hari ini belum diperoleh perangkaan final perubahan yang dialokasikan kepada setiap OPD, untuk dilampirkan sebagai dokumen penetapan Perda APBD pasca pembahasan oleh Komisi dan Badan Anggaran.
Namun dari hasil rapat kerja Komisi-Komisi, telah dilakukan pendalaman secara detail, disampaikan rekomendasi; dilaporkan secara rinci, sebagai bahan pembahasan selanjutnya. Tentu Fraksi tidak memungkinkan mengulangi semua isi laporan Komisi dimaksud.
Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar, misalnya dari komisi B soal (a) alokasi anggaran Belanja Langsung di sektor Kelautan & Perikanan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan Sub-Sub Sektor secara seimbang, disamping juga ketrampilan sumberdaya manusia serta integrasi dengan sektor Pariwisata.
Program Hulu-Hilir di sektor Perikanan & Kelautan serta Perkebunan hendaknya terus diimplementasikan dengan benar dan terukur.
Kebijakan perdagangan antar pulau perlu terus diintensifkan dengan memerankan KPD, sekaligus menajamkan dan mengevaluasi keberadaan KPD tidak hanya sebatas sebagai media pengumpul tetapi juga pengembangan pasar regional.
Khusus tentang pengembangan Desa Wisata, diperlukan integrasi kebijakan bersama lintas sektor (Disparbud- Koperasi/UKM, Kelautan dan juga Kab/Kota), dibarengi dengan Tatakelola Distinasi melalui pemberdayaan masyarakat.
Diperlukan regulasi yang mampu mengatur sinergitas pelaksanaan program antara pusat ? provinsi dan kab/kota, sekaligus melindungi kapasitas masyarakat lokal untuk memberi manfaat bagi mereka.
Program Perhutanan Sosial yang menjadi fokus thn 2019 termasuk pengembangan Agro Forestry agar dipantau dan dengan capaian yang terukur. Persoalan ini menjadi sangat penting sehingga diperlukan regulasi yang khusus untuk menghindari konflik di lapangan dan menjamin hasil yang lebih optimal, untuk itu diperlukan peran aktif Pemprov mengawal program ini.
Perlunya kebijakan terobosan atas produktifitas tebu rakyat dan tata niaga gula agar petani tidak pada posisi selalu dirugikan.
Sebaliknya dari Komisi-C(Keuangan) terdapat hal penting, yakni pada sisi Pendapatan Asli Daerah, terdapat tambahan sebesar 280 milyar yang diperoleh dari : Bapenda, Badiklat, Dishub, Diparbud, Disnak, Distan & Ketahanan Pangan, serta beberapa BUMD.
Khusus terhadap dua Bank Daerah, menjadi perhatian bahwa nilai NPL-Gross PT.Bank Jatim pada Sept 2018 pada angka 4,25% dan PT.Bank BPR Jatim pada angka 8,19%.
