BANYUWANGI – Kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, menjadi topik utama dalam bahasan Raperda di Gedung DPRD Banyuwangi. Demikian yang disampaikan Ketua Pansus Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di DPRD Banyuwangi, Drs Suyatno.
Ditambahkannya, dalam pembahasan raperda tersebut juga dibahas upaya untuk melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi, melindungi petani dari praktek perdagangan tidak sehat, serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.
Kebijakan perlindungan kepentingan petani di daerah, diantaranya mendukung pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan kebutuhan konsumsi di dalam negeri, juga menjadi pembahasan dalam pansus. Penyediaan sarana prasarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu dan harga terjangkau bagi petani serta subsidi sarana produksi, mendukung dan memberikan masukan penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian.
“Dalam materi raperda juga mengatur adanya fasilitas asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme penganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan resiko lainnya,” jelas Drs. Suyatno.
Upaya pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkembangkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam berusahan tani.
