Sumenep – Sejumlah Kepala Desa (Kepdes) di Sumenenp di duga terlibat praktek pungutan liar (Pungli) Dana Desa(DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).
Dugaan Pungli yang dilakukan banyak Kepdes tersebut terungkap dalam kajian analisa data oleh Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) yang menamakan diri Aliansi Indoneia (AI) koordinator wilayah Sumenep.
Sayangnya, meski praktek kotor ini sudah berlangsung lama, namun terkesan ada pembiaran sehingga lepas dari pengawasan lembaga terkait, misalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Sumenep
Ketua AI Koordinator wilayah Sumenep Abdullah Affas mengatakan, pihaknya telah banyak menerima pengaduan dari masyarakat desa di kabupaten sumenep baik daratan maupun kepulauan.
“Saya sering menerima laporan dari berbagai sumber, terkait banyaknya kepala Desa di kabupaten sumenep yang menyerobot anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD)” Katanya kepada Wartatransparansi.com, Jumat (16/11)
Kedua anggaran baik bersumber dari APBD maupun APBN ini sering disalahgunakan oleh oknum kepala desa setempat, baik didaratan maupun di kepulauan.
LSM AI akan terus mempertanyakan masalah sampai pihak berwenang melakukan pengusutan secata tuntas. “DD dan ADD harus digunakan sesuai peruntukannya.
“Saya akan usut tuntas masalah penyalahgunaan uang Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) ke ranah hukum yang diduga kuat di pungli oleh oknum kepala desa. Data data mereka sudah saya kumpulkan dan tinggal melaporkan saja,” jelas Abdullah Affas.
Dikatakan Affas panggilan akrabnya, pihaknya sudah menerjunkan tim agar melakukan pengawasan intensif di desa-desa, dan bila ditemukan ada kejanggalan untuk tidak segan-segan melaporkan ke ranah hukum.
Sementara itu Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Sumenep, Akhmad Masuni mengatakan pihaknya sudah melakukan Turba ke desa desa baik di daratan maupun di kepulauan. Tujuannya, untuk melakukan pengawasan dan control kinerja di tingkat desa. ujar Musiri ketika ditemjui diruang kerjanya.
Pihaknya bercerita, bahwa beberapa minggu kemarin sempat ke kepulauan, dan saya tekankan kepada kepala Desa di kepulauan agar menggunakan anggaran dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) benar-benar di sesuaikan dengan tupoksinya, supaya tidak bermasalah dikemudian hari, pungkasnya. (Sal)
