Sabtu, 13 April 2024
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaKabiro Humas dan Protokol Pimpin Bimtek Tata Kelola PDLN dan KSLN

    Kabiro Humas dan Protokol Pimpin Bimtek Tata Kelola PDLN dan KSLN

    Surabaya – Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Aries Agung
    Paewai, S.STP, MM memimpin langsung Bimbingan Teknis Tata Kelola Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dan peluang Kerjasama Luar Negeri (KSLN) bagi instansi Pemerintah Daerah di Jatim, bertempat di Hotel Aria Centra Surabaya, Selasa (30/10).

    Dalam sambutannya, Kabiro Aries mengatakan, bimtek ini bertujuan untuk
    menyinergikan pemahaman, koordinasi, serta memberikan pengetahuan, informasi, dan strategi pelaksanaan PDLN dan KSLN yang terbaru, khususnya pasca berlakunya PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama
    Daerah dan Permendagri No. 8 Tahun 2018.

    “Kami berharap, ada pemahaman yang sama dari setiap perangkat daerah yang menangani kegiatan PDLN dan KSLN, sehingga dua kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai aturan, dan mampu mendukung program pembangunan daerah” katanya.

    Baca juga :  Khofifah : Tuntaskan Rasa Rindu Dikampung dengan Berwisata dan Kuliner

    Bimtek ini sangat penting, lanjut Kabiro Aries, karena masih banyak perangkat daerah yang belum memahami tata kelola PDLN dan KSLN. Fakta ini diketahuinya berdasarkan 130 surat ijin pengajuan PDLN maupun KSLN dari kepala daerah dan ASN di Jatim yang masuk ke Biro
    Humas dan Protokol, sampai dengan Oktober 2018.

    Dalam pengusulan ke-130 surat ijin tersebut, terdapat perangkat daerah yang belum memahami tata kelola PDLN dan KSLN. Kegiatan KSLN contohnya, masih ditemui adanya kerjasama, pembahasan,
    dan penandatanganan naskah kerjasama oleh pemda yang tidak dikonsultasikan terlebih dulu kepada Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, dan Kemendagri.

    “Hal itu bisa menimbulkan kerugian bagi daerah, sebab pihak luar negeri yang menjadi mitra tidak terverifikasi kevalidan dan keamanan profil kelembagaannya. Padahal, diperlukan identifikasi dan
    pengesahan oleh kementerian-kementerian terlebih dahulu, sebelum
    sebuah kegiatan kerjasama bisa diimplementasikan” terangnya.

    Baca juga :  Mudik Gratis Bersama BP Jamsostek

    Untuk permasalahan PDLN, imbuh Kabiro Aries, terdapat pula perangkat daerah yang belum melengkapi sepenuhnya aturan-aturan PDLN. Contohnya, anggota delegasi tidak lebih dari lima orang, pengiriman
    surat permohonan perijinan kepada gubernur harus satu bulan sebelum
    kegiatan, dan mengirimkan laporan PDLN maksimal tujuh hari setelah perjalanan.

    “Pada prinsipnya kami tidak ingin mempersulit, bahkan bapak gubernur tidak pernah memproses surat perijinan atau
    administrasi lebih dari dua hari. Tapi perlu diingat, ada aturan yang harus dipenuhi dan dipahami. Ini yang kadang-kadang belum dipenuhi oleh pemda, sehingga PDLN atau KSLN tersebut terhambat” imbuhnya.

    Kedepan, kabiro kelahiran Sulawesi Selatan ini meminta agar seluruh perangkat daerah mampu bersinergi, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan baik kepada Biro Humas dan Protokol Jatim terkait PDLN dan KSLN. “Melalui Bimtek ini, mari kita bangun sinergi yang
    baik, agar kedepan tidak timbul masalah” pungkasnya.(ais)

    Editor : Sabarudin

    Redaktur : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan