Sumenep – Banyaknya perusahaan Tambak di Kabupaten Sumenep yang tak memiliki izin usaha, Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di motori oleh Syarkawi meluruk kantor Dinas perizinan modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kab. Sumenep
Setelah terjadi perdebatan antara lembaga Swadya Masyarakat (LSM) dengan Dinas Perizinan modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kab. Sumenep yang kemudian berujung kepada pelaporan kepada kejaksaan Negeri Kab. Sumenep.
“Berdasarkan bukti-bukti yang saya miliki, saya laporkan DPMPTSP ke kejaksaan Negeri karena telah mengeluarkan izin di atas tanah kosong, makanya saya mau klarifikasi terkait dugaan pemberian izin yang tidak memenuhi kreteria, tapi pihak perizinan telah mengeluarkan izin, dan melakukan pembohongan publik. tegasnya.
Banyaknya tambak rakyat yang memang tidak memiliki izin tapi tetap dibiarkan beroperasi, tidak hanya itu saja, Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) Gresik putih, yang belum jelas perizinannya serta kelengkapan syaratnya untuk sebuah pelabuhan perlu di kaji ulang, termasuk keberadaan pelabuhan Pelra yang dibangun dengan menggunakan dana APBN tahun 2006 yang keberadaannya sampai saat ini ditelantarkan padahal masyarakat sangat membutuhkan keberadaan pelabuhan, kilahnya
Lalu masalah izin mengelola bangunan (IMB) di desa Kalianget Barat yang dibangun oleh PT. Sumekar Indah Jaya Abadi yang belum memiliki izin bisa mendirikan bangunan secara liar, adanya pengembang yang melakukan reklamasi dibibir pantai untuk memperluas bangunan tetap dibiarkan. Jelas, ini kelemahan pemerintah sumenep. Tudingnya
selain itu, pengurusan perizinan bagi pengelola Tambak diluar kabupaten sangat dipermudah daripada pengusaha yang berasal dari pribumi,semestinya pemerintah melakukan survey disetiap hal, siapa pemilik Tambak, jangan hanya berdasarkan kepada berkas.
