Untuk itu, politisi Partai NasDem itu meminta PT. SMI sebagai pihak yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dalam program PINA untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Dari sosialiasi tersebut nantinya akan ada peraturan daerah yang harus dibuat menyangkut mekanisme pembayaran
“Jadi harus benar-benar proaktif dan terus mengembangkan program ini ke pelosok-pelosok daerah. Jangan hanya terfokus pada satu tempat arau satu pulau saja. Karena kita harus mendukung pemerataan sesuai dengan misi yang tadi sudah disampaikan pihak SMI yakni mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia,” imbuh politisi dapil Bengkulu itu.
Untuk diketahui, PT. SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur, dengan fokus Program Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan, baik swasta maupun multilateral.
Sejalan dengan rencana Pemerintah RI untuk mentransformasi PT. SMI menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), PT. SMI mendapat perluasan sektor yang dapat dibiayai, yaitu bukan hanya infrastruktur publik, tetapi juga infrastruktur sosial.
Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI diantaranya adalah jalan tol dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengolahan limbah, kelistrikan, irigasi, air minum, infrastruktur sosial, efisiensi energi dan rolling stock kereta api. (rom)
