Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta agar program Pembangunan Non Investasi Anggaran (PINA) dapat tersosialisasikan dengan baik, terutama kepada pemerintah daerah (pemda). Ia berpendapat saat ini rata-rata anggaran APBD sekitar 60-70
persen sudah habis untuk pembiayaan rutin. Hanya tersisa 20-30 persen siap untuk digunakan untuk pembangunan.
“PINA ini menurut saya sebuah solusi, karena selama ini pemda tidak mengetahui bahwa ada APBN murni yang merupakan kontribusi pihak swasta dalam aspek pembangunan. Menurut saya ini harus segera disosialisasikan,” desak Marwan usai pertemuan dengan dengan Kementerian Perencanaan Pembangungan Nasional PPN/ Badan Perencanaan Pembangungan Nasional (Bappenas) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (20/9/2018).
Politisi Partai Demokrat itu turut mengapresiasi program PINA yang menurutnya sebagai sebuah solusi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Untuk itu kehadirannya juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat baik saat ini maupun di waktu yang mendatang.
“Untuk itu kita juga harus pastikan bahwa pelaksanaan dari pembangunan yang sudah terbiayai tersebut masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaatnya. Jangan sampai nantinya jika sudah dibangun tapi tidak bermanfaat,” ungkap legislator dapil Lampung itu
Senada dengan Marwan, Anggota Komisi XI DPR RI Anarulita Muchtar turut mendorong agar program PINA sesegera mungkin dapat tersosialisasi. Bahkan dirinya mengaku selama ini belum pernah mendengar program PINA dari Kementerian Keuangan.
“Menurut saya ini prospek yang sangat bagus sekali, akan lebih bagus lagi jika program ini dapat tersosialisasi dengan baik terutama di Kabupaten-Kabupaten Kota atau Provinsi di pelosok yang belum merasakan manfaatnya,” ungkap Anarulita.
