JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan anggaran berbasis kinerja secara elektronik (e-performance base budgeting).
Sayangnya banyak Kabupaten/Koata dan Provinsi yang baru menerapkan e-budgeting sehingga masih banyak bolong-bolong yang berpotensi menimbulkan in efisiensi. Meski begitu ini hal yang angat positif.
Kementerian PANRB mendorong seluruh Pemerintah Daerah (pemda) di Indonesia untuk menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan yang telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi itu bertujuan untuk mewujudkan manajeman perencanaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.
Sestama BPKP Dadang Kurniawan mengatakan, dalam aplikasi SIMDA ada sejumlah sub sistem pendukung, yaitu SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan, dan SIMDA Gaji. “Sampai 31 April 2018, aplikasi SIMDA telah diterapkan di 444 pemda.
Sedangkan untuk aplikasi SIMDA Perencanaan, per 30 April 2018, sudah diimplementasikan oleh 161 pemda,” ujarnya dalam acara Penandatangan Kerjasama Pengembangan Aplikasi E-Performance Based Budgeting untuk pemerintah daerah dan Penyerahan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (16/05).
Selain SIMDA Perencanaan (e-planning), BPKP sudah mengembangkan berbagai aplikasi, antara lain e-musrenbang, dan e-ASB, sebagai bagian grand design sistem tata kelola pemda yang terintegrasi dengan e-budgeting pada aplikasi SIMDA Keuangan.
