Jika Dinkes ‘melindungi’ aksi-aksi oknum puskesmas yang tidak melayani publik dengan baik, FPM mengaku siap membawa kasus tersebut ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Agar proses akreditasi Puskesmas Bluto benar-benar diseriusi. Karena dalam praktiknya, layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih sangat buruk,” katanya.
Menurut Asep, jika konfirmasi atau pengumpulan informasi hanya terpusat di Puskesmas Bluto tanpa menggali kebenaran dari pihak yang mengaku diperlakukan tidak sewenang-wenang, maka tindakan Dinkes jelas melindungi bawahan.
“Jika hanya sepihak yang Kepala Dinkes konfirmasi, tanpa bermaksud bertanya kepada korban, itu jelas tidak etis,” komentarnya terkait respon Kadinkes, beberapa hari yang lalu.
Menanggapi desakan FPM, Kadinkes Sumenep, A. Fatoni hanya menjawab singkat. Pihaknya mengaku sudah memanggil pihak Puskesmas Bluto terkait kasus keluhan tersebut.
“Puskesmas Bluto sudah kita panggil dan klarifikasi dan terhadap pasien saya anggap itu sudah selesai,” ujarnya (fidz)
