MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Pemkab Mojokerto menerima penghargaan atas pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2023. Ini setelah Komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan perlindungan hak fundamental melalui jaminan dan layanan kesehatan masyarakat kedalam program JKN telah mencakup kepesertaan mencapai 96,08% atau 1.084.159 peserta JKN dari total penduduk 1.128.419 jiwa.
Penghargaan UHC Award 2023 itu diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam acara UHC Award 2023 yang dipusatkan di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3) pagi.
Penghargaan penyelenggaraan program JKN itu diikuti oleh 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota yang telah melindungi penduduknya lebih dari 95% dan telah mendaftarkan penduduknya pada program JKN segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).
Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan program JKN ini telah menjaminkan penduduknya kedalam program JKN telah mencakup kepesertaan mencapai 96,08% atau 1.084.159 peserta JKN dari total penduduk 1.128.419 jiwa. Dilihat dari data di BPJS Kesehatan proporsi 1.084.159 peserta JKN itu terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 450.683, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 281.240, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 195.252, PBI APBD sebesar 140.062, Bukan Pekerja (BP) sebesar 17.002.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dikonfirmasi via telepoN selulernya di Jakarta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto dan seluruh stakeholder Pemkab Mojokerto yang telah bekerjasama untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga mampu meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta.
“Terima Kasih kepada seluruh stakeholder Pemkab Mojokerto. Kolaborasi dan komitmen yang terjalin ini membuahkan hasil yang sangat baik. Ini pencapaian yang sangat luar biasa,” ungkap Bupati Ikfina.
Menurut Bupati, dengan penghargaan UHC ini berharap BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi peserta JKN. Serta lebih fokus untuk meningkatkan kualitas layanan baik dari sisi administrasi kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan hingga pemberian layanan kesehatan bagi peserta JKN.
“Karena pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat menjadi salah satu hak dasar hidup layak. Tentunya capaian UHC ini harus dibarengi dengan kualitas mutu layanan kesehatan yang baik pula. Sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas,” harap Ikfina.
Secara terpisah Wakil Presiden RI Ma’aruf Amin, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.
Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
“Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia,” jelas Wapres Ma’aruf Amin .
Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
