Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi
Kebijakan Negara Republik Indonesia memutus mata rantai Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dengan percepatan vaksinasi guna mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) dan menggencarkan budaya menjalankan protokol kesehatan (Prokes) ternyata belum menjadi jaminan akan menjadi kekuatan endemi global.
Mengapa? Pandemi Covid-19 memang sudah global atau mendunia, tetapi upaya pencegahan dan penganan kasus terinfeksi positif ternyata mengalami ketimpangan. Dimana baru sekitar 10 negara melakukan percepatan vaksinasi mengejar herd immunity. Tetapi di sejumlah negara bahkan di Afrika Selatan baru mencapai angka sangat kecil dan begitu memprihatinkan.
Perkembangan pencegahan dan penanganan Covid-19, guna memutus mata rantai penularan. Bahkan memungkinkan menjadi endemi di Indonesia dengan Prokes minimal 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan mengontrol kerumunan) dengan vaksinasi mencapai di atas 76 persen, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi penanganan lokal. Tetapi itu pilihan sekaligus kebijakan terbaik.
Indonesia dengan program percepatan vaksinasi dan menjaga Prokes minimal 3M, bisa jadi mampu mengendalikan masa pandemi menuju endemi. Tetapi hanya bersifat lokal Indonesia, karena belum mampu diikuti seluruh negara di dunia.
Selasa (28/9/2021) Ketua DPR RI Puan Maharani sebagaimana diberitakan rri.co.id menyampaikan beberapa hal termasuk mengenai pentingnya rencana global untuk mengakhiri Pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan
pertemuan Parlemen Dunia tentang pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan penyelenggara DPR RI dan Inter-Parliamentary Union (IPU)
Diketahui, pertemuan parlemen dunia digelar secara virtual dari Jakarta selama 3 hari pada 28-30 September 2021 dengan mengundang 179 delegasi parlemen negara-negara anggota IPU. Kegiatan bertujuan menguatkan komitmen, tindakan, dan kerja sama untuk mencapai solusi berkelanjutan di saat kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 yang memukul sektor kesehatan, sosial-ekonomi, dan lingkungan.
Apalagi, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis kemanusiaan, lebih dari 124 juta penduduk dunia masuk ke garis kemiskinan dan 131 juta orang terancam kelaparan.
Dalam pembukaan The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs yang bertajuk ‘Mengubah tantangan pandemi Covid-19 menjadi peluang mencapai SDGs’,
Ketua DPR RI perempuan pertama itu, menyatakan bahwa pandemi telah mengubah arah kemajuan pencapaian SDGs tahun 2030 dimana SDGs merupakan komitmen yang disepakati dunia dalam menyediakan peta jalan untuk membawa dunia ke jalur pembangunan berkelanjutan.
