“Golkar Jatim di dorong untuk segera melakukan inventarisasi aset pendidikannya yang kini statusnya mulai tidak jelas dengan mengundang para saksi pada saat pendirian”
SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Martono, mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim mendorong Golkar Jatim melakukan inventarisasi aset pendidikan yang dimiliki.
Golkar itu memiliki aset pendidikan mulai tingkat pertama, menengah sampai perguruan tinggi. Jumlahnya sangat banyak. Para saksi saat ini usianya sudah diatas 85 tahun. Mumpung masih sehat bisa dimintai pendapat dan kesaksiannya.
Pesan Martono tesebut diungkapkan ketika menerima kunjungan silaturrahmi pengurus baru DPD Golkar Jatim periode 2020-2025 di kediaman Martono, Jalan Sarono Jiwo, Surabaya, Selasa (2/6/2020) petang.
Menurut dosen politik UBAYA (Universitas Surabaya), dari sekian banyak aset Universitas yang pendiriannya atas nama Golkar Jatim adalah Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya di Dukuh Kupang. Sayangnya semua aset Golkar kini mulai tidak jelas.
Saya termasuk salah satu saksi pendirian UWK. Karena itu jika sewaktu waktu dibutuhkan, siap untuk dihadirkan.
Ormas pendiri Golkar (kini partai Golkar) diantaranya SOKSI, MKGR dan KOSGORO memiliki peran masing masing di masyarakat.
Ketiga Ormas pendiri itu memiliki tujuan yang sama. Muaranya tetap untuk kesejahteraan masyarakat. “ Jadi Partai Golkar lebih nasionalis dari yang nasional,” jelas Martono, mantan ketua tim sukses gubernur Pakde Karwo (Soekarwo) dua periode.
Kepada pengurus baru DPD Golkar Jatim, Martono berpesan, kepengurusan Golkar dibawah ketua pak M. Sarmuji, Sekretaris Pak Sahat (Sahat Tua Simanjuntak) dan Bendahara Blegur Prjanggono komposisinya mayortitas muda muda. Ya seharusnya begitu agar regenerasi berjalan, pemikirannya orisinal dan energik.
Saat itu Martono banyak bercerita tentang Golkar, tokoh dan pikiran pikirannya, hingga membesarkannya. Surabaya itu rohnya Jatim. Kalau Golkar ingin berkuasa di Jatim, kuasai dulu Surabaya.
Banyak cara yang bisa di lakukan. Salah satunya Golkar Surabaya harus punya kursi di DPRD Surabaya diatas 20 kursi. Sebab itu organisasi harus ditata dengan baik.
