LAMONGAN (WartaTransparansi.co) – Dapur umum yang diadakan di 27 kecamatan dikemas dengan nasi kotak 1000 hingga 1300 perhari, aadalah bentuk peduli Pemkab Lamongan terhadap warga terdampak Virus Corona (Covid-19).
Dapur umum tersebut biayanya berasal dari refocusing APBD Lamongan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 5,8 Miliar. Sayangnya produk dapur umum berupa nasi kotak itu banyak menuai protes dari masyarakat.
Masyarakat menilai nasi kotak dimasing-masing kecamatan yang diberikan untuk warga terdampak, sangat kurang layak, nasinya terlalu keras, mie bihunnya ada yang basi dan ayam atau lauk-pauknya juga sangat kecil, tidak sebanding dengan anggaran yang digunakan
Kalau itu sih untuk perkotaknya perkiraaan hanya Rp 5000 saja, nasinya hanya sekepal tangan, terus dikasih mie sama ayam saja, tidak ada yang lainnya,” ujar warga yang wanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya.
Warga mengungkapkan, semenjak ada dapur umum di 27 kecamatan dengan bagi-bagi nasi kotak untuk berbuka puasa, atas kepedulian Pemkab Lamongan terhadap warga yang terdampak Covid-19 tersebut, warga menganggap kurang tepat, dan hanya membuang anggaran saja.<
Sementara itu, kepala seksi dapur umum, M Fahrudin saat dikonfirmasi wartawan berkaitan dengan adanya tanggapan miring dari masyarakat perihal nasi kotak dimasing-masing kecamatan, pihaknya mengatakan itu adalah haknya masyarakat untuk menilai.
Yang jelas kita dari pihak Pemkab Lamongan sudah berusaha untuk membantu dan peduli kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan nasi kotak yang proses memasaknya ada di kecamatan,” ujar M Fahrudin diruangan kerjanya, Rabu (06/05/2020).
Fahrudin mengatakan, program dapur umum peduli Covid-19 di Lamongan yang dimulai sejak Kamis lalu dengan pengadaan nasi kotak 1000 hingga 1300 per-kecamatan, yang menyerap refocusing anggaran senilai Rp 5,8 miliar tersebut awalnya diagendakan berjalan selama 20 hari.
