Karena sekarang sudah banyak bantuan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat program tersebut hanya dilakukan selama 7 hari, terakhir hari ini, sambil kita evaluasi kedepan,” tutur Kepala Seksi Dapur Umum, yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan tersebut.
Menurut dia, kalau hanya berjalan selama 7 hari, itu hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 Miliiar lebih, jadi tidak seutuhnya anggaran Rp 5,8 Miliar tersebut digunakan. Kita juga masih melakukan evaluasi, apakah akan dilanjutkan atau tidak program dapur umum tersebut.
Untuk berasnya memang dari Dinas Ketahanan Pangan Lamongan, kalau bungkus kotaknya disuplai dari Pemkab, dan sebagian peralatan memasak juga dipinjami, pihak kecamatan hanya tinggal memasak nasi dan lauk-pauknya saja,” ungkap Fahrudin.
Dia menambahkan, kalau nasi kotaknya dinilai masyarakat kurang memadai, itu memang tergantung dari masing-masing kecamatan, karena yang masak juga banyak orang, dengan melibatkan pegawai kecamatan dan juga pihak desa.<
Sekarang saya contohkan, nasi bungkus saja sekarang harganya sudah berapa, hampir Rp 8 ribuan, jadi kalau ada yang ngomong perkotaknya untuk kecamatan dikasih harga Rp 6 ribu, menurut saya itu sudah sepantasnya,” tandasnya.
Seandainya, kata dia, kalau semua yang ikut memasak dan melipat kertas bungkusnya serta yang mendistribusi ke masing-masing desa ikut dianggarkan, apakah tidak akan memakan anggaran yang cukup besar juga
Saya berharap kepada masyarakat khususnya warga Lamongan, sebelum berkomentar miring itu hendaknya dicari kebenaranya dulu, jangan langsung ditanggapi dan juga dishare ke media sosial seperti itu,” pungkas Fahrudin.(rin)
