JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengemukakan, walaupun peran swasta di bidang ekonomi sangat dominan namun peran APBN tetap masih sangat penting. Oleh sebab itu, pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang memacu pentingnya sebuah pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di daerah.
“Apalagi untuk daerah-daerah yang swastanya belum kuat, ini urusan APBD akan memberikan trigger, akan memacu perputara uang yang ada di daerah, dan tentu saja memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Dalam APBN 2020 telah ditetapkan anggarannya. Secara garis besar, kata Jokowi, Rp423 triliun untuk belanja infrastruktur, kemudian Rp508 triliun untuk pendidikan, dan Rp132 triliun untuk kesehatan. Itu belum termasuk bidang-bidang lainnya.
Dengan anggaran sebesar ini, menurut Jokowi, tantangannya adalah alokasi yang efektif. Alokasinya harus efektif walaupun kebijakan alokasi anggaran itu berada dalam kewenangan kementrian/lembaga. Namun, Jokowi menegaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran agar segera menggerakkan perekonomian. “Jangan sampai modal yang lalu-lalu, cara-cara yang lama masih kita gunakan. Tadi saya masih lihat tadi Pak Roni (Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP) menyampaikan, ini bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun,” ungkapnya seraya mengingatkan, ini sudah tinggal November-Desember masih e-tendering.
Menurut Jokowi, meskipun e-tendering ada yang cepat 3 hari, ada yang 15 hari, ada yang 45 hari. Tapi ini urusan konstruksi. Tinggal 2 bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. “Ini enggak bisa diterus-teruskan,” tegasnya seraya menambahkan, kualitasnya pasti jelek. Jembatan ambruk. Ya karena ini. November masih tender.
“Gedung SD ada yang ambruk, karena apa? Ya gini-gini ini. Kerja cepet-cepetan dan pas kerja pas bulannya basah bulan hujan. Ya sudah ngerti lah kita, enggak mungkin kita membuat konstruksi semua pekerjanya pakai payung, nggak mungkin,” ucapnya mengangingatkan agar yang seperti ini jangan diulang lagi.
“Tahun depan nanti kalau ada laporan lagi, Pak Roni, e-tendering seperti itu akan saya lihat di kabupaten mana, di kota mana, di provinsi mana, atau di kementerian apa,” katanya.
Ubah ‘Mindset’
