Jokowi juga mengingatkan, meskipun proses-proses e-procurement sudah jalan bertahun-tahun, tapi mindset masih mindset manual. Ia mempertanyakan apa gunanya e-procurement, e-purchasing, e-tendering, kalau bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun dan itu konstruksi.
“Kita ini senangnya kejar-kejaran pasti bulan Oktober, November, Desember. Ini mindset seperti ini yang harus diubah. Apa sih bedanya? Kita lakukan di bulan September dengan kejar-kejaran sama bulan Januari? Ayo langsung main di tahun awal. Enak kerjanya enak, kualitasnya juga pasti akan baik, kontraktornya juga masih tidak dikejar-kejar kayak dikejar-kejar hantu kalau kerja. Enak,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Jokowi, tantangan besar yang harus dijawab peserta Rakornas LKPP adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa.
“Sekali lagi harus seawal mungkin. Januari harus mulai belanja, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut ekonomi ekonomi makro kita, menyangkut pertumbuhan ekonomi di daerah kita masing-masing,” tegasnya.
“Kalau uangya nggak keluar artinya perputaran uang di daerah itu menjadi tidak ada atau menjadi berkurang. Jangan menyepelekan ini. Kalau uang tidak ada yang berputar artinya ekonomi di situ pasti akan, growth-nya pasti akan rendah. Pasti itu sudah. Itu rumus ekonomi. Tidak bisa dipatahkan hal-hal seperti ini. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada uang yang berputar artinya rakyat kita akan menderita,” katanya.
Jokowi menilai, sejak 15 tahun lalu proses-proses pengadaan kita ini sebetulnya sudah bagus sekali. Tapi dalam praktiknya masih dengan mindset yang lama. Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan, Januari main. “Ini terutama di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan. Kalau Kementerian PU itu, DIPA keluar langsung detik itu juga Pak Menteri PU ini langsung main biasanya. Karena duitnya gede. Kalau tidak seperti itu, masih nunggu Januari ya berarti terlambat 1,5 bulan. Biasanya kita berikan DIPA itu di pertengahan November,” katanya.
Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Keterlambatan sedikit saja dapat mengurangi daya dorong APBN APBD dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
“Ini tolong digarisbawahi. Terutama sekali lagi belanja infrastruktur yang sangat sensitif terhadap waktu,” katanya. (wt)
