SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya memastikan telah memberikan solusi terkait persoalan daftar warga penerima Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) katagori Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat.
Untuk itu, pemkot segera merampungkan pemutakhiran data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut. Dari data itu nantinya bakal digunakan sebagai acuan intervensi bantuan seperti PBI.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Ery Cahyadi mengatakan, pemkot saat ini sedang melakukan pemutakhiran data MBR, agar penerima bantuan PBI itu benar-benar tepat sasaran. Diharapkan warga yang mempunyai mobil atau tergolong mampu tidak masuk dalam data MBR.
“Dari pusat (APBN) ini juga sedang melakukan verifikasi, dia juga mengurangi jumlahnya. Tapi saya selalu sampaikan kalau orang itu terdaftar warga Surabaya dan ber-KTP Surabaya, nanti akan dicover menggunakan APBD pemkot,” kata Eri di ruang kerjanya, kemarin.
Ia mengungkapkan, sebelumnya tercatat, data MBR di Surabaya 799.540 jiwa, terdiri dari 325.226 KK (Kartu Keluarga). Dari dasar data itu, pemkot memberikan beberapa intervensi bantuan kepada warga. Namun, yang menjadi catatan di Surabaya, ternyata warga yang mendapat reward PBI juga masuk dalam data itu. Sehingga jumlah MBR di Surabaya terlihat banyak.
“Reward (PBI) ini diberikan kepada warga seperti takmir masjid, kader kesehatan, kader lingkungan hingga pekerja tambal ban. Namun warga yang mendapat reward ini ternyata juga masuk dalam data MBR sehingga membuat jumlahnya banyak,” ujarnya.
