Inews, salah satu media televisi nasional, memberikan penghargaan Indonesia Awards 2019 kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf.
Diberikannya penghargaan itu, lantaran terbukti sukses menjadikan Sakera Jempol sebagai cara untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah yang dipimpinnya. Utamanya melalui aplikasi berbasis digital yang telah dirancang dengan baik.
Penghargaan tersebut diterima Bupati Irsyad Yusuf melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji dalam acara Malam Anugerah Indonesia Awards, di Jakarta Concert HallInews Tower, MNC Center, Jakarta, Kamis (03/10/2019) malam.
Menurut Agus, penghargaan adalah bonus dari seluruh kerja keras semua stake holder dalam rangka mengurangi kasus yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Justru, hal yang paling penting adalah manfaat Inovasi Sakera Jempol yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Sebenarnya, yang terpenting bukan penghargaan. Tapi bagaimana bisa terus menjadikan Sakera Jempol lebih mengena ke masyarakat. Pak Bupati terus mengharapkan kita semua untuk menjaga komitmen agar terus memberikan perlindungan pada perempuan dan anak se-Kabupaten Pasuruan,” terangnya.
Sejak periode pertama kepemimpinan Bupati Irsyad Yusuf, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak harus disikapi dengan serius. Artinya, sebisa mungkin diminimalisir dengan cara menggandeng semua pihak.
Mulai dari tokoh masyarakat, orang tua, kepala desa, camat, dunia pendidikan, LSM, Ormas sampai dengan OPD sebagai penggerak utama dari program anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan.
“Jangan sampai ada kasus lagi yang menjadikan anak dan perempuan sebagai korban kekerasan. Apalagi di jaman sekarang ini, tuntutan zaman ditambah dengan kecanggihan teknologi membuat kita harus bisa balance. Tetap hati-hati dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita,” tegasnya.
Sementara itu, sampai sejauh ini, Bupati Irsyad mengapreasi langkah Dinas KB dan PP (Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) yang memiliki PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan anak .
