SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan alasan penetapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada hari Rabu, meskipun pemerintah pusat telah memberikan arahan dengan sejumlah pertimbangan.
Menurut Emil, keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut bertujuan menjaga efektivitas kerja aparatur sipil negara (ASN) sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Kami tetap memperhatikan arahan pemerintah pusat. Namun, di daerah juga ada pertimbangan teknis, termasuk bagaimana menjaga ritme kerja ASN agar tetap optimal,” ujar Emil Dardak menjawab wartawan di Surabaya, Rabu (25/3/2026).
Ia mengungkapkan, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Jatim mencapai sekitar 81.700 pegawai. Dari jumlah tersebut, sekitar 41.000 merupakan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, yang sebagian besar tidak memungkinkan untuk bekerja secara daring karena layanan harus dilakukan secara langsung (luring).
Emil juga menyinggung upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah. Dengan asumsi perjalanan rata-rata 15 kilometer per hari menggunakan sepeda motor, penerapan WFA diperkirakan dapat menghemat sekitar 108.000 liter BBM per hari. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih belum signifikan dibandingkan target efisiensi sebesar 12.500 kiloliter per hari.
Dengan jumlah ASN yang besar, pengaturan pola kerja dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan aktivitas pada hari tertentu.
Menurutnya, penerapan WFA pada hari Rabu merupakan langkah strategis untuk mengurai kepadatan mobilitas yang biasanya tinggi pada awal dan akhir pekan kerja, terutama setelah libur panjang.
“Kalau semua aktivitas menumpuk di awal pekan, beban kerja dan mobilitas jadi tinggi. Dengan WFA di tengah pekan, ada distribusi yang lebih merata,” jelasnya.
Selain itu, Emil menekankan bahwa kebijakan ini juga berkaitan dengan efisiensi, baik dari sisi penggunaan fasilitas kantor maupun pengelolaan sumber daya manusia.
“Efisiensi itu bukan hanya soal anggaran, tetapi juga waktu, energi, dan produktivitas ASN. Dengan pola ini, kita harapkan kinerja tetap terjaga bahkan bisa lebih optimal,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyesuaikan pengaturan kerja agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kami pastikan layanan publik tetap berjalan. Jadi, WFA ini diatur secara selektif, tidak semua fungsi layanan bisa dilakukan dari jarak jauh,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika ditemukan kendala di lapangan, maka penyesuaian akan segera dilakukan.
“Kebijakan ini dinamis. Kita lihat implementasinya seperti apa, dan akan kita perbaiki jika diperlukan,” pungkasnya. (*)
