BLITAR, WartaTransparansi.com – Arus informasi di era digital semakin deras, namun tidak selalu jernih. Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam diskusi publik yang digelar anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Jairi Irawan.
Diskusi tersebut berlangsung di Hall Kampung Coklat, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jumat (20/02/2026), dan dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai platform, mulai media cetak, daring, televisi hingga radio. Forum berlangsung dinamis dan terbuka dengan pembahasan utama mengenai bagaimana media menjaga marwah profesionalisme di tengah tuntutan kecepatan informasi.
Dalam forum tersebut, Jairi menegaskan bahwa di tengah banjir konten media sosial, peran pers profesional justru semakin krusial. Menurutnya, media bukan sekadar penyampai kabar, melainkan penjaga nalar publik.
“Kecepatan memang penting, tetapi akurasi jauh lebih menentukan. Informasi yang tidak diverifikasi bisa memicu kegaduhan. Di sinilah media arus utama diuji integritasnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Jika sebelumnya publik bergantung pada media konvensional, kini satu unggahan di media sosial mampu membentuk opini dalam hitungan menit.
Politisi Golkar tersebut menyebut kondisi ini sebagai tantangan sekaligus peluang. Tantangan karena hoaks dan opini tanpa basis data mudah menyebar, namun juga peluang karena media dapat memperluas jangkauan melalui optimalisasi kanal digital tanpa meninggalkan kaidah jurnalistik.
“Adaptasi itu wajib, tetapi prinsip verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan tidak boleh ditawar,” tegas Jairi uang juga wakil ketua Komisi E DPRD Jawa Timur.
Sejumlah jurnalis dalam diskusi itu turut mengangkat isu keberlanjutan bisnis media di tengah persaingan dengan konten kreator independen, serta pentingnya sinergi dengan legislatif dalam menyampaikan program pembangunan secara utuh kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Jairi menegaskan komitmennya menjaga komunikasi yang terbuka dan profesional dengan insan pers. Ia menyebut media sebagai mitra kritis dalam proses evaluasi kebijakan.
“Relasi legislatif dan media harus sehat. Kritik yang konstruktif justru memperkaya proses pengambilan keputusan,” katanya.
Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang penguatan kolaborasi antara wakil rakyat dan jurnalis, guna menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus media sosial yang kian tak terbendung. (*)
