SURABAYA, WartaTransparansi.com – Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Hotel Wyndham, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Sarasehan ini dibuka langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng. Kegiatan tersebut bertujuan mendorong pemahaman pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus membuka peluang investasi publik yang aman dan terukur.
Melcheas Markus Mekeng menampik adanya kekhawatiran di kalangan kepala daerah menyusul kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan pos dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
”Kebijakan ini membuat kaget Bapak dan Ibu di daerah. Namun, life must go on. Kita tidak boleh berhenti berkarya hanya karena tantangan anggaran. Kita harus kreatif mencari solusi, dan salah satu jawaban konkretnya adalah obligasi daerah atau yang secara global dikenal sebagai municipal bond,” tegas Mekeng di hadapan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan para kepala daerah.
Dinyatakan langkah Fraksi Golkar tidak berhenti pada seremonial belaka. Surabaya merupakan titik kelima dalam rangkaian safari nasional setelah Sulawesi Utara, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Bali. Mekeng mengungkapkan bahwa timnya tengah merampungkan naskah akademik yang akan menjadi fondasi legislasi.
”Gong dari rangkaian sarasehan ini akan ada di Jakarta. Kami akan menyerahkan naskah akademik kepada DPR RI untuk segera diproses secara legislasi. Saya bermimpi—dan ini mimpi yang terukur—bahwa tahun ini Undang-Undang Obligasi Daerah bisa diselesaikan. Jika semua fraksi bersepakat demi kepentingan daerah, urusan ini bisa tuntas dalam dua hingga tiga bulan,” lanjutnya.
Ketua Panitia, Aan Ainur Rofiq, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan bupati dan wali kota, anggota DPRD kabupaten/kota, anggota fraksi Golkar kabupaten/kota, BEM se-Surabaya, kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Timur, Kadin, HIPMI, Bursa Efek Indonesia, pelaku pasar modal, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sarasehan menghadirkan narasumber utama Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, MH; Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Adriyanto; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Widi Widayat; Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dr. Tito Sulistio; Dosen Ekonomi Universitas Airlangga M. Syaikh Rohman; serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Didi Fathihidi.
Para narasumber membahas berbagai aspek penting, mulai dari kerangka regulasi, kesiapan fiskal daerah, peran OJK dalam pengawasan, hingga peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah di Indonesia.
Acara berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu moderator Akbar Faisal. Sarasehan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, akademisi, praktisi keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah dan Ketua Badan Anggaran MPR RI Kurotul. (ais)
