JEMBER, Wartatransparansi.com – Rencana pendirian kios pupuk bersubsidi oleh Gapoktan di Desa/Kecamatan Jombang Kabupaten Jember gagal alias di tunda Senin(30/12/2025).
Hal tersebut terungkap saat acara mediasi yang di fasilitasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Jember antara paguyuban kios dan Poktan yang ada di Desa Jombang.
Acara mediasi yang di laksanakan di kantor BPP yang ada di Kecamatan Gumuk Mas tersebut selain di hadiri Plt Kepala Dinas TPHP Kabupaten Jember juga di hadiri PPPI Jatim, Gapoktan, Poktan,Paguyuban Kios, PPL Muspika Jombang dan pihak terkait.
“Hasil musyawarah antara kami ,(Paguyuban Kios) dan Gapoktan serta PPPI Jatim menghasilkan kesepakatan untuk pendirian kios oleh Gapoktan di tunda ,terang Mashuri selaku Ketua Paguyuban Kios di Kecamatan Jombang.
Penundaan tersebut dilakukan untuk mempersiapkan kelengkapan sarat administrasi lain , ungkapnya saat di temui selesai acara mediasi .
Senada dengan Mashuri menurut keterangan perwakilan dari PPPI Jatim membenarkan bahwa kaitan dengan rencana pendirian kios pupuk baru di wilayah kecamatan Jombang di tunda .
Sementara itu menurut keterangan Plt Kepala Dinas TPHP Kabupaten Jember Sigit Boedi mengatakan bahwa kaitan dengan pendirian kios pupuk itu rahan PPPI Jatim .
“Pendirian kios itu tanah PPPI Jatim,bukan kewenangan Dinas TPHP Kabupaten Jember, tegasnya.
Menariknya dari kisruh mediasi pendirian kios pupuk tersebut Muzed selaku PPL Jombang sempat mencatut nama Organisasi LSN.
Di ketahui secara umum dan di kenal masyarakat luas LSN adalah organisasi yang sukses menghantarkan Gus Fawaid menjadi bupati Jember .
Namun Muzed berkilah bahwa LSN yang dia maksud adalah Laskar Serikat Tani .
Di beritakan sebelumnya kisruh pendirian kios di maksud sempat di sorot dan menjadi perhatian anggota DPRD Jember Khurul Fatoni dan pihaknya sempat menurunkan tim satgas mafia pupuk yang dia bentuk.
Terungkap pula di acara tersebut ada dugaan praktik kotor terkait penjualan pupuk bersubsidi yang di lakukan oleh pihak pihak terkait. (*)
