SURABAYA, Wartatransparansi.com) – Tepat di momentum Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Keputusan ini disebut sebagai kado istimewa bagi warga Surabaya sekaligus langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menuntaskan persoalan banjir di kota metropolitan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni menjelaskan, APBD 2026 merupakan hasil pembahasan panjang antara Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi terkait, sebelum akhirnya difinalisasi dan disahkan.
“Pengesahan ini bukan sekadar seremonial, tapi bentuk komitmen kami untuk menghadirkan APBD yang produktif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Ini kado ulang tahun bagi Surabaya,” tegasnya.
Postur APBD 2026 disusun untuk menjadi pengungkit utama (economic trigger) bagi ekonomi kota. Anggaran difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur strategis, pengendalian banjir yang saling terkoneksi antarwilayah, serta perluasan jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, kata Arif Fatoni pemerintah juga menyiapkan alokasi khusus untuk program pemberdayaan Gen Z di tingkat RW, perluasan Beasiswa Pemuda Tangguh, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh kecamatan.
“Tujuannya sederhana: APBD ini harus menciptakan pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara terukur,” ujarnya.
Ia menegaskan, efektivitas APBD sangat bergantung pada kecepatan realisasi program. “Selama ini, serapan anggaran di triwulan awal selalu lambat, baru dikebut di akhir tahun. Tahun 2026 kami ingin pola itu berubah. Begitu disahkan, langsung dijalankan,” katanya menegaskan.
DPRD mendorong Pemkot bergerak cepat agar Surabaya mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan target 8 persen pertumbuhan yang diusung pemerintahan baru di tingkat pusat.
Masuknya musim hujan turut menyoroti isu banjir yang masih terjadi di sejumlah titik. Ketua DPRD menegaskan, proyek pengendalian genangan masih terus berjalan hingga 2027. Pembangunan saluran baru, yudit, serta rumah pompa besar menjadi prioritas agar Surabaya terbebas dari genangan kronis.
“Surabaya berada di daerah kantong air, menerima limpahan dari Brantas dan Bengawan Solo. Karena itu, pengendalian banjir menjadi misi jangka panjang yang tak bisa diselesaikan setahun dua tahun,” jelasnya.
Meski begitu, ia menilai infrastruktur bukan satu-satunya kunci. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih menjadi tantangan besar.
“Dendanya ada, tapi sanksi sosial belum berjalan. Kalau pemerintah yang bicara, sering dianggap angin lalu,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong Pemkot menggandeng influencer dan pegiat media sosial untuk membangun budaya malu di masyarakat. “Kita hidup di era algoritma, dan para kreator konten itu punya pengaruh besar dalam membentuk perilaku publik. Libatkan mereka untuk kampanye kebersihan sungai,” sarannya.
Ia bahkan mengusulkan agar Pemkot memberikan apresiasi bagi warga yang melaporkan pelanggaran lingkungan, seperti pembuangan sampah ke sungai.
“Kalau kesadaran kolektif sudah tumbuh, maka pengawasan terbaik bukan dari pemerintah, tapi dari masyarakat sendiri,” pungkasnya.
APBD Surabaya 2026 diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus tonggak perubahan dalam tata kelola kota — tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun karakter warganya untuk menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. (*)
