Kurang beberapa hari Pemilihan Umum dengan memilih presiden dan wakil presiden, wakil rakyat di DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, organisasi Islam terbesar di dunia ini semakin seksi, dalam percaturan Pilpres, mengingat menjadi perebutan calon presiden dan wakil presiden.
Mengapa NU semakin seksi? Karena begitu menentukan dalam percaturan politik praktis Pemilu presiden dan wakil presiden, wakil rakyat di DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Apalagi bertepatan dengan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (16 Rajab 1344 – 16 Rajab 1445 / 101 Tahun) juga (31 Januari 1926 – 31 Januari 2024 / 98 Tahun). Begitu dinamis membuka konflik internal. Bahkan tokoh-tokoh NU terseret saling skak dalam percaturan politik.
“Perang Terbuka” merebut suara umat Nahdliyin, sebagaimana dilansir sejumlah media bahwa Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas yang menyarankan masyarakat agar tidak memilih calon pemimpin “bemulut manis dan berwajah ganteng”. Kalimat itu menuai reaksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Muhaimin Iskandar yang akan “mendisiplinkannya”
Yaqut disebut merepresentasikan posisi Pengurus Besar NU, yang kini dipimpin oleh kakaknya, Yahya Cholil Staquf.
Sedangkan Muhaimin Iskandar – yang memiliki riwayat panjang perseteruan dengan keluarga Gusdur – telah memilih menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, sosok yang dipersepsikan berseberangan dengan NU.
“Ketegangan PKB dan Gus Menteri (Yaqut) ini titik kulminasi (puncak) dari hubungan tak harmonis dari kubu yang berbeda,” kata Adi Prayitno kepada BBC News Indonesia.
“Gus Menteri kerap mengeluarkan statement yang bernada bercanda tapi sangat mengandung unsur politik yang dikaitkan dengan kritiknya ke kubu AMIN (Anies-Muhaimin),” katanya.
Peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil mengatakan perseteruan dua kubu ini akan memecah suara NU pada Pilpres 2024.
Sebab, langkah Anies meminang Muhaimin bertujuan untuk menggaet suara NU yang kantong suara terbesarnya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Meskipun, survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa langkah itu ternyata belum berdampak pada elektabilitas Anies di Jawa Timur yang lebih rendah dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Besarnya basis massa NU juga membuat tokoh-tokohnya dilirik oleh kubu Ganjar dan kubu Prabowo.
Pada titik inilah, Adam mengatakan sikap politik para tokoh dan kiai NU akan memengaruhi pilihan pemilihnya di akar rumput.
Sedangkan menurut Adi, perseteruan dengan tokoh-tokoh PBNU yang kerap kritis terhadap Anies-Muhaimin akan “sangat merugikan” PKB.
Tetapi sejarah NU mencatat bahwa perbedaan dalam pergulatan politik, sudah menjadi tradisi di kalangan NU. Dimana selalu saja ada konflik internal, sehingga terkesan mempersilahkan para tokoh NU dan Muslimat, memecah suara untuk kepentingan dan kemaslahatan dalam beribadah.
Pusaran Politik
Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pusaran politik NU begitu atraktif dalam percaturan keumatan. Guna menjaga marwah organisasi Islam terbesar di dunia dari tanah Jawa. Diketahui setelah kemerdekaan Indonesia, sebuah partai baru bernama Masyumi didirikan dengan NU sebagai komponennya. Kepemimpinan NU pada saat itu tidak memiliki keterampilan politik, dan tidak mendapat kue kabinet yang berpengaruh, kecuali ketua Wahid Hasyim, yang diangkat menjadi menteri agama. NU tidak merasa kurang senang dengan ketiadaan pengaruh di dalam tubuh Masyumi, terutama setelah keputusan pada konferensi partai tahun 1949 mengubah dewan agama partai, di mana NU memegang beberapa posisi, menjadi badan penasihat yang tidak berdaya.
Dua tahun kemudian, perselisihan tentang organisasi Haji menyebabkan penentangan Perdana Menteri Natsir terhadap pengangkatan kembali Hasyim sebagai menteri urusan agama di kabinet berikutnya. Dalam krisis kabinet berikutnya, NU mengajukan serangkaian tuntutan, termasuk mempertahankan Hasyim, dan mengancam akan meninggalkan Masyumi. Pada tanggal 5 April 1952, beberapa hari setelah pengumuman kabinet baru tanpa Hasyim, NU pada prinsipnya memutuskan untuk meninggalkan Masyumi. Tiga bulan kemudian mereka menarik semua anggotanya dari dewan Masyumi, dan pada tanggal 30 Agustus 1952, mendirikan Liga Muslimin Indonesia, yang terdiri dari NU, PSSI dan PERTI. Diketuai oleh Wahid Hasyim.
Selama era demokrasi liberal (1950-1957), anggota NU menjabat di sejumlah jabatan kabinet. Pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, NU menduduki tiga kursi, dengan Zainul Arifin ditunjuk sebagai wakil perdana menteri kedua. Namun, setelah kabinet ini jatuh, beberapa anggota NU menentang NU bergabung dengan kabinet baru, yang akan dibentuk oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, dengan keyakinan bahwa jika dia tidak dapat membentuk kabinet, NU akan diundang untuk mencoba. Akhirnya ditekan untuk berpartisipasi, dan dianugerahi portofolio urusan dalam negeri dan agama di kabinet, yang dilantik pada 12 Agustus 1955.
Pada tanggal 29 September 1955, Indonesia mengadakan pemilihan parlemen pertama. NU berada di urutan ketiga, dengan hampir 7 juta suara, 18,4% dari total pemilih, di belakang Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. NU diberikan 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, naik dari hanya delapan sebelum pemilihan. NU adalah partai terbesar di basis Jawa Timurnya, dan 85,6% suaranya berasal dari Jawa. Ada pemisahan yang jelas antara Masyumi, yang mewakili pulau-pulau terluar, pemilih perkotaan, dan NU, yang mewakili konstituen pedesaan Jawa. Tiga bulan kemudian, pemilihan diadakan untuk Konstituante, yang bertugas menyusun konstitusi permanen. Hasilnya sangat mirip, NU meraih 91 dari 514 kursi.
Pada 1950-an, NU masih ingin melihat Indonesia menjadi negara Islam, dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pidato presiden tahun 1953 yang ditolak oleh Soekarno. Tiga tahun kemudian, ia juga menentang “konsepsi” Soekarno yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan demokrasi terpimpin, karena ini berarti anggota PKI duduk di kabinet. Pada tanggal 2 Maret 1957, pemberontakan Permesta pecah. Di antara tuntutannya adalah kembalinya Mohammad Hatta menjadi wakil presiden. NU mendukung seruan ini.
Sementara itu, di Konstituante, NU bergabung dengan Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan pihak lain untuk membentuk Blok Islam, yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Blok terdiri 44,8% dari total kursi. Namun, karena tidak ada satu pun blok yang mampu menguasai mayoritas dan mendorong melalui konstitusi yang diinginkan, majelis gagal untuk menyetujui dan dibubarkan oleh Soekarno dalam sebuah dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang juga mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang menyatakan negara untuk berdasarkan falsafah Pancasila, bukan Islam.
Pada tahun 1960, Presiden Soekarno melarang Masyumi karena diduga terlibat dalam pemberontakan Permesta. Namun, kepemimpinan NU melihat Partai Komunis Indonesia yang pro-kaum miskin, yang dekat dengan Soekarno, sebagai penghalang ambisinya, dan bersaing dengannya untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang miskin. Lima tahun kemudian, upaya kudeta oleh Gerakan 30 September terjadi. Pada tahun 1965, kelompok tersebut berpihak pada tentara pimpinan Jenderal Soeharto dan sangat terlibat dalam pembunuhan massal komunis Indonesia. Namun, NU kemudian mulai menentang rezim Soeharto.
Pada tahun 1984, Abdurrahman Wahid, cucu pendiri NU Hasyim Asy’ari, mewarisi kepemimpinan dari ayahnya, dan kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1999. Ia secara resmi meminta maaf atas keterlibatan NU dalam peristiwa 1965. Ia juga menyatakan bahwa “Nahdlatul Ulama (NU) seperti Syi’ah dikurangi Imamah; demikian pula Syi’ah adalah NU ditambah Imamah.” Ada banyak kesamaan antara keduanya, seperti posisi dan peran kiai. Kontras utama di antara mereka adalah bahwa di NU, konsep itu terlihat dalam bentuk budaya yang diterima, sedangkan di Syiah, itu berbentuk teologi.
Setelah penggulingan Soekarno, rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengadakan pemilihan umum pada tahun 1971. Meskipun NU dimanipulasi oleh pemerintah, yang menyebabkannya kehilangan banyak kredibilitas, NU berhasil mempertahankan 18% suara dari pemilu 1955.
Namun, pada tahun 1973, NU terpaksa “menyatu” ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru. PPP berada di urutan kedua, setelah organisasi Golongan Karya (Golkar) yang disponsori pemerintah dalam pemilihan 1977 dan 1982, tetapi pada 1984, ketua NU yang baru Abdurrahman Wahid (juga dikenal sebagai Gus Dur), putra Wahid Hasyim, menarik NU dari PPP karena ketidakpuasan dengan kurangnya pengaruh NU. Akibatnya, pada pemilu 1987, suara PPP anjlok dari 28% pada 1982 menjadi hanya 16%. Sejak saat itu, NU diharapkan berkonsentrasi pada kegiatan keagamaan dan sosial.
Pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru mengumumkan bahwa semua organisasi harus menerima ideologi negara Pancasila sebagai dasar mereka. Sekali lagi NU akomodatif, dengan Gus Dur menyebut Pancasila sebagai “kompromi mulia” bagi umat Islam. Lima tahun kemudian. Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun kedua sebagai ketua, posisi yang dipegangnya hingga terpilih sebagai presiden pada 1999.
