Pada tahun 1990, NU bekerja sama dengan Bank Summa membentuk sistem Bank Perkreditan Rakyat. Soeharto tidak menyetujui NU menyimpang di luar kegiatan keagamaan murni, dan fakta bahwa bank itu dimiliki oleh keluarga etnis Tionghoa Kristen menimbulkan kontroversi. Bank itu akhirnya ditutup dua tahun kemudian karena salah urus keuangan. Gus Dur juga menimbulkan ketidaksetujuan rezim dengan mengadakan rapat umum di stadion Jakarta tiga bulan sebelum pemilihan legislatif 1992, seolah-olah untuk menyatakan dukungan terhadap Pancasila.
Alhasil, Gus Dur diajak bertemu Letkol Prabowo Subianto, menantu Soeharto di Mabes TNI Jakarta. Pada pertemuan itu, Gus Dur diperingatkan untuk menghindari perilaku politik yang tidak dapat diterima, dan diberitahu bahwa jika dia bersikeras melibatkan dirinya dalam politik, daripada membatasi dirinya pada masalah agama, dia harus menyatakan dukungan untuk masa jabatan presiden lebih lanjut untuk Soeharto. Menanggapi hal itu, Gus Dur mengancam akan keluar dari NU. Hal ini mengakibatkan rezim mundur, karena tidak bisa mengambil risiko menjatuhkan Gus Dur.
Era Reformasi
Selama jatuhnya Soeharto, anggota Nahdlatul Ulama dan ulama Islam dibunuh oleh perusuh di Banyuwangi di Jawa Timur, ketika perburuan terhadap dukun diduga lepas kendali. Bahkan menyusul jatuhnya Soharto dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, pada Juli 1998 Gus Dur mengumumkan pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada 10 November, Gus Dur bertemu dengan tokoh-tokoh pro reformasi lainnya Amien Rais, Megawati Soekarnoputri dan Sultan Hamengkubuwono IX. Disebut Empat Ciganjur, dinamai sesuai lokasi rumah Gus Dur, mengeluarkan deklarasi yang menyebut pemerintahan Habibie “transisi” dan menyerukan pemilihan untuk dimajukan dan Militer Indonesia untuk mengakhiri peran politiknya.
Dalam pemilihan umum bebas pertama di Indonesia sejak 1955, yang diadakan pada 7 Juni 1999, PKB memenangkan 13 persen suara. Dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat berikutnya, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia, mengalahkan Megawati dengan 373 suara berbanding 313. Namun, ia digulingkan hanya dua tahun kemudian. PKB kemudian terpecah menjadi dua faksi yang bertikai, satu dipimpin oleh putri Gus Dur, Yenny Wahid. Upaya Gus Dur pada 2008 untuk melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan sengketa gagal, dan suara PKB pada pemilihan umum 2009 hanya setengah dari suara sebelumnya pada 2004. Pada konferensi 2010, yang diadakan di Makassar, NU memutuskan tidak untuk membahas perpecahan, dan mengeluarkan resolusi yang melarang pejabat memegang jabatan politik, yang dilihat sebagai komitmen untuk menghindari keterlibatan politik di masa depan.
Setelah konferensi, kekhawatiran tentang peran jangka panjang NU terus menarik komentar di media nasional. Selama 2011, misalnya, diskusi terus berlanjut tentang peran nasional yang harus dimainkan NU dan tentang hubungan politik yang erat antara NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Komentar putri Gus Dur, Yenny Wahid, misalnya, mencerminkan keprihatinan ini ketika mengatakan bahwa NU terfragmentasi dan “meluncur menjadi tidak relevan”.
Khittah NU
NU didirikan pada tahun 1926 sebagai organisasi ulama Muslim Asy’ari ortodoks, yang berbeda pandangan dengan kebijakan modernis Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), dan munculnya gerakan Salafi dari organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Indonesia yang sama sekali menolak adat istiadat setempat yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Budha Jawa pra-Islam.
NU didirikan setelah Komite Hijaz telah memenuhi tugasnya dan akan dibubarkan. Organisasi ini didirikan oleh Hasyim Asy’ari, kepala pesantren di Jawa Timur. Organisasi NU berkembang, tetapi basis dukungannya tetap di Jawa Timur. Pada tahun 1928, NU menggunakan bahasa Jawa dalam khotbahnya, di samping bahasa Arab.
Pada tahun 1937, meskipun hubungan NU dengan organisasi-organisasi Islam Sunni lainnya di Indonesia buruk, organisasi-organisasi tersebut membentuk Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) sebagai forum diskusi. Mereka bergabung dengan sebagian besar organisasi Islam lainnya yang ada pada saat itu. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan pada bulan September diadakan konferensi para pemimpin Islam di Jakarta.
Jepang ingin menggantikan MIAI, tetapi konferensi tidak hanya memutuskan untuk mempertahankan organisasi, tetapi juga memilih tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) untuk kepemimpinan, daripada anggota non-politik NU atau Muhammadiyah seperti yang diinginkan penjajah. Lebih dari setahun kemudian, MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang disponsori Jepang. Hasyim Asy’ari adalah ketua nasional, tetapi dalam praktiknya organisasi baru itu dipimpin oleh putranya, Wahid Hasyim. Tokoh NU dan Muhammadiyah lainnya memegang posisi kepemimpinan.
Pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Selama perang kemerdekaan Indonesia, NU menyatakan bahwa perang melawan pasukan kolonial Belanda adalah jihad/perang suci, wajib bagi semua umat Islam. Di antara kelompok gerilya yang memperjuangkan kemerdekaan adalah Hizbullah dan Sabililah yang dipimpin oleh NU.
Diketahui, Nahḍatul Ulama (Kebangkitan Ulama) adalah organisasi keagamaan Islam Indonesia didirikan oleh Hasyim Asy’ari, kepala Pondok Pesantren Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur. NU memiliki anggota berkisar dari 40 juta (2013)hingga lebih dari 95 juta pada Tahun (2021) yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam.
NU didirikan pada 16 Rajab 1344 H (yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926) di Kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis (sesuai dengan akidah Asy’ariyah dan fikih Mazhab Syafi’i) dan kepentingan ekonomi anggotanya.
Pandangan keagamaan NU dianggap “tradisionalis” karena menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini membedakannya dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, yang dianggap “reformis” karena membutuhkan interpretasi yang lebih literal terhadap Al-Qur’an dan Sunnah.
Beberapa tokoh NU adalah pendukung konsep islam nusantara, sebuah ciri khas Islam yang telah mengalami interaksi, kontekstualisasi, pribumisasi, interpretasi, dan vernakularisasi sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia.
Islam Nusantara mempromosikan moderasi, anti-fundamentalisme, pluralisme dan pada titik tertentu, sinkretisme.
Ketika Pemilu 2024 menetapkan capres dan cawapres 13 November 2023, sebagimana Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham menyampaikan, KPU menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024, yakni Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Suara NU semakin seksi dalam percaturan perpolitikan karena sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menjadi pendukung capres dan cawapres nomor 2.
Bagaimana langkah NU menyikapi percaturan perpolitik ini? Tentu saja kembali kepada hakiki berorganisasi untuk “kembali ke Khittah” dalam menjaga amal ibadah. Dan kembali berkiprah dalam berpolitik praktis untuk kemaslahatan umat dan aktifitas saudagar NU selaku penyangga umat dan gerakan Nahdliyin di berbagai bidang garapan. (*)
