JEMBER – Program Bunga Desaku yang menghadirkan layanan pemerintah langsung ke tingkat desa di Kabupaten Jember dinilai memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi. Sejumlah warga mengaku tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota untuk mengurus dokumen.
Zurul, warga Kecamatan Ledokombo, mengatakan kehadiran program tersebut membantu mempercepat penyelesaian berbagai urusan yang sebelumnya memerlukan waktu dan biaya lebih besar.
“Dengan adanya Bunga Desaku, kami merasa lebih terbantu. Tidak perlu jauh-jauh ke kota, beberapa keperluan bisa diselesaikan di desa,” ujar Zurul, Senin (23/3/2026).
Menurut dia, kemudahan akses ini menjadi penting, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan transportasi. Ia berharap layanan serupa dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya.
Pengamat sekaligus Ketua PC Tidar Jember, Agus Nur Yasin, menilai pendekatan jemput bola yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan langkah yang patut diapresiasi dalam upaya mendekatkan pelayanan publik.
“Ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan seperti ini relevan, terutama bagi wilayah yang aksesnya terbatas,” kata Agus.
Ia melihat, program Bunga Desaku mencerminkan pergeseran orientasi pelayanan dari yang semula terpusat menjadi lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan. Menurutnya, hal ini menjadi indikator positif dalam kinerja pemerintah daerah di Jember.
Meski demikian, Agus menekankan pentingnya penguatan evaluasi agar program tidak hanya dirasakan manfaatnya secara langsung, tetapi juga memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
“Ke depan, penguatan pada aspek evaluasi dan indikator kinerja akan penting, supaya efektivitas program bisa terukur dan keberlanjutannya terjaga,” ujarnya.
Menurut dia, keseimbangan antara inovasi pelayanan dan tata kelola yang akuntabel menjadi kunci agar program semacam ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Program Bunga Desaku selama ini menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah daerah dan warga di Jember, mencakup pelayanan administrasi hingga penanganan persoalan sosial di tingkat desa. Sejumlah kalangan menilai, dengan penguatan evaluasi berbasis data, program ini berpotensi menjadi model pelayanan publik yang lebih responsif dan tepat sasaran. (*)
