Terkait laporan dapur yang belum memenuhi standar, termasuk dugaan kasus keracunan, Nurhadi memastikan informasi tersebut sudah diteruskan ke BGN dan sedang dalam tahap evaluasi.
Selain aspek pengawasan, ia juga mendorong kolaborasi antara pengelola SPPG dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Menurutnya, pasokan bahan pangan, terutama sayuran, sebaiknya berasal dari petani lokal untuk memperkuat ekonomi daerah.
Langkah itu, kata dia, sejalan dengan arahan Prabowo Subianto mengenai penguatan potensi dalam negeri dan kearifan lokal.
Di sisi lain, Nurhadi menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada media. Ia menilai pengelola dapur tidak perlu bersikap tertutup selama proses peliputan dilakukan sesuai prosedur.
Saat ini, dapur SPPG disebut telah dilengkapi CCTV serta sistem pelaporan terintegrasi yang terhubung ke pusat.
“Pengawasan ini tanggung jawab bersama, pemerintah, media, dan masyarakat. Klarifikasi juga penting agar informasi tetap berimbang,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Abdullah Kamil, menegaskan peran media sangat krusial dalam menyampaikan informasi program MBG kepada publik.
“Media kami harapkan menyampaikan informasi yang utuh, lengkap, dan berkeadilan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya. (*)
