KEDIRI WartaTransparansi.com – Perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat ke daerah berdampak langsung pada kemampuan fiskal Kota Kediri. Di tengah potensi penyusutan ruang anggaran tersebut, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program pembangunan 2027 secara lebih selektif, inovatif, dan tepat sasaran.
Penegasan itu disampaikan Gus Qowim saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2027 Kecamatan Pesantren di Gedung Serbaguna Kantor Kecamatan Pesantren, Rabu (11/2/2026).
Ia mengingatkan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Kediri 2025–2029 yang menjadi fase krusial konsolidasi program prioritas. Tema pembangunan 2027 mengusung “Penguatan Layanan Dasar dan Akselerasi Transformasi Pembangunan melalui Inovasi, SDM, dan Infrastruktur untuk Penguatan Daya Tarik Kota.”
Namun, tantangan fiskal membuat pemerintah daerah tidak bisa lagi menyusun program secara ekspansif tanpa perhitungan matang.
“Walaupun dengan kondisi yang seperti itu, pemerintah tetap harus cermat, inovatif, dan kolaboratif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” imbuhnya.
Data Musrenbang sebelumnya menunjukkan Kecamatan Pesantren mengusulkan 122 program dengan tingkat keterakomodasian 38,5 persen. Dari jumlah itu, lima usulan masuk dalam Perubahan APBD 2025 dan 42 usulan terakomodasi dalam APBD 2026. Artinya, tidak semua aspirasi bisa langsung diwujudkan karena keterbatasan kapasitas fiskal.
