Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperjelas identifikasi kendaraan kedinasan yang dipakai oleh legislatif pusat tersebut. Dengan demikian, semua pihak diharapkan mampu membedakan keasliannya.
“Ini menjadi inspirasi juga bagi kami, kalau nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor tidak pada tempatnya akan kami berikan sanksi,” tandas Mas Dhito.
Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, H. Adang Daradjatun menjelaskan tugas utama MKD adalah menjaga marwah dan etika seluruh anggota DPR RI. Termasuk bagaimana penggunaan TNKB.
Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan sempat terjadi pemalsuan nopol khusus oleh anggota dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab di beberapa daerah.
“Oleh karena itu kita memohon bantuan kepada Bapak Bupati dan Kapolres kita selalu mengawasi etika dimanapun juga anggota DPR itu,” pungkasnya.(Adv/PKP/abi)
