JEMBER, WartaTransparansi.com – Perhatian publik terhadap kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember menjadi pijakan kuat bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat memastikan hak gizi anak-anak tetap terpenuhi. Menyusul ramai perbincangan warganet mengenai menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar kebutuhan nutrisi, Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Jember turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sidak tersebut menyasar beberapa dapur MBG, salah satunya SPPG di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Sumbersari (30/01/2026). Pemeriksaan dipimpin langsung oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, didampingi Asisten II Ratno C. Sembodo serta unsur Muspika Kecamatan Sumbersari. Tim Satgas menelusuri secara menyeluruh setiap tahapan operasional dapur, mulai dari penyimpanan bahan pangan, proses pengolahan makanan, hingga sistem pencucian dan sanitasi ompreng.
Pj Sekda Jember Akhmad Helmi Luqman menegaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Bupati Jember, Gus Fawait selaku Pembina Satgas MBG. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keresahan publik yang muncul akibat beredarnya video dan unggahan media sosial terkait menu MBG di sejumlah sekolah.
“Informasi yang beredar menyebutkan adanya menu yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan gizi anak, bahkan hanya berisi satu tusuk sate dan lontong. Itu menjadi koreksi dari masyarakat. Atas arahan Pak Bupati, kami diminta memastikan langsung ke lapangan apakah hal tersebut benar terjadi,” ujar Helmi.
Dari hasil pemeriksaan, Satgas MBG menemukan adanya ketidaksesuaian distribusi menu di beberapa sekolah, khususnya pada jenjang taman kanak-kanak. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi internal antara kepala dapur, ahli gizi, dan relawan pendistribusian makanan. Akibatnya, porsi menu yang diterima siswa tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
“Menu yang seharusnya terdiri dari tiga tusuk sate, dalam praktiknya hanya satu tusuk yang sampai ke anak-anak. Ini murni kesalahan koordinasi internal. Atas kejadian ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan langsung memberikan pembinaan agar ke depan standar operasional prosedur benar-benar dijalankan,” tegas Helmi.
Ia menekankan bahwa program MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan ikhtiar bersama untuk menjamin kecukupan kalori dan nutrisi generasi penerus. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan akan terus diperketat, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Sriwijaya, Putri Maulidiyha, menjelaskan bahwa pada hari menu yang menjadi sorotan publik, komponen buah memang tidak disertakan karena digantikan dengan susu segar sebagai sumber gizi alternatif. “Pada hari itu buah diganti dengan susu segar. Namun, sekolah yang kemudian memviralkan tidak menerima susu tersebut sehingga dikembalikan ke dapur dan tidak dikonsumsi oleh siswa,” jelasnya.
Putri juga menegaskan bahwa penyusunan menu MBG masih mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku saat ini. “Anggaran ompreng kecil sebesar Rp8.000 dan ompreng besar Rp10.000. Informasi terkait anggaran Rp15.000 belum diterapkan karena dalam juknis yang kami jalankan masih Rp10.000,” katanya.
Hal senada disampaikan Ahli Gizi SPPG Sriwijaya, Monica Budianti, yang mengakui adanya kekeliruan komunikasi internal sehingga berdampak pada pendistribusian menu ke sekolah. “Intinya terjadi miskomunikasi di internal dapur. Jumlah menu yang didistribusikan tidak sesuai rencana. Bahan makanan yang seharusnya dibagikan masih berada di dapur dan direncanakan untuk penyaluran berikutnya, namun peristiwa ini terlanjur menjadi perhatian publik,” ungkap Monica.
Sebagai tindak lanjut, pengelola SPPG Sriwijaya menyatakan komitmennya untuk memperketat pengawasan internal dan quality control sesuai arahan Satgas MBG. Langkah ini diambil agar pelayanan MBG kepada 12 sekolah dengan total. (*)
