MOJOKERTO, WartaTransparansi.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mojokerto mengambil sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya partainya konsisten mempertahankan Pilkada langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat.
“PDI Perjuangan Kota Mojokerto secara tegas menolak Pilkada melalui DPRD. Sikap ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa hak memilih pemimpin harus tetap berada di tangan rakyat,”tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Ery Purwanti, dikonfirmasi Senin (19/1/2026)
Ery yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto menilai, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, akan menjadi langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Pilkada langsung merupakan hasil penting dari reformasi yang telah mengembalikan hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya
“Pilkada langsung adalah capaian besar reformasi. Rakyat diberi hak penuh untuk memilih pemimpinnya sendiri, dan itu harus kita jaga, dan terus dipertahankan.” tegas Ery Purwanti.
Ketua DPRD Kota Mojokerto menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus bertumpu pada kedaulatan rakyat. Dengan sistem Pilkada langsung, masyarakat dapat menilai dan memilih pemimpin yang benar-benar hadir serta bekerja untuk kepentingan publik
Ditambahkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto akan memastikan seluruh kader dan wakil rakyat dari PDI Perjuangan memiliki sikap yang sama dan solid dalam menjaga demokrasi
“Kami ingin memastikan seluruh jajaran PDI Perjuangan tetap satu suara dan terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa PDI Perjuangan akan selalu berdiri bersama rakyat serta menjaga hak-hak demokrasi mereka,” pungkas Ketua DPRD Kota Mojokerto. (*)
