JEMBER, Wartatransparansi.com – Memasuki hari kedua Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana (MTDB) dan Operasional Posko, Aula PMI Kabupaten Jember menjadi ruang diskusi intensif mengenai standarisasi layanan pengungsian. Pelatihan hasil kerjasama Japanese Red Cross Society (JRCS) dan PMI Kab Jember haria kedua Sabtu, 10 Januari 2026.
Penyampaian materi fokus pada pelaporan/ PMER dalam TDB, Isu Lintas Sektoral, rencana Operasi dan logistic serta isu sensitif mengenai hak-hak pengungsi.
Sesi pagi dibuka oleh Julius Arianus Mbusu yang membedah Manajemen Tanggap Darurat dan Peran Posko. Julius menekankan bahwa posko bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan pusat syaraf informasi dan keputusan. Ia menggarisbawahi pentingnya Alur Komando yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih instruksi saat masa kritis bencana.
Dilanjutkan oleh Lutfil Chakim, peserta dibekali kemampuan Planning, Monitoring, Evaluation, and Reporting (PMER) serta penyusunan Rencana Operasi (Renops). “Komunikasi bencana bukan hanya soal bicara, tapi soal data yang akurat untuk dilaporkan secara akuntabel,” tegas Lutfil.
Materi yang paling menyita perhatian adalah Isu Lintas Sektoral yang dibawakan oleh Ahmad Kholik. Dalam sesi ini, dibahas mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan dan kode etik relawan yang dikenal dengan Protection, Sexual Exploitation and Abuse (PSEA/PSEH).
Nodoka, perwakilan JRCS dari Jepang dan Awaludin, perwakilan dari JRCS di Indonesia yang turut mengamati jalannya pelatihan. Awaludin menekankan pentingnya safeguarding. “Isu lintas sektor sangat banyak. Kita harus memastikan adanya safeguarding dalam setiap layanan. Saya menyarankan penggunaan banner atau poster yang menegaskan bahwa PMI sangat anti terhadap segala bentuk eksploitasi. Kita harus akuntabel terhadap komunitas (CEA),” ujar Awaludin.
Ahmad Kholik menambahkan bahwa menjaga etika antara relawan dan penerima manfaat (pengungsi) adalah harga mati. Ia memperingatkan agar jangan sampai terjadi hubungan asmara antara petugas dan mereka yang sedang dalam kondisi rentan (penerima layanan).
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam manajemen pengungsian adalah penyediaan “Bilik Asmara”. Hal ini merupakan evolusi dari model barak pengungsian tradisional. Transformasi Barak: Jika dahulu satu barak diisi oleh banyak keluarga tanpa sekat (seperti saat Tsunami Aceh), kini PMI mengedepankan konsep Family Time.
Bilik ini bertujuan menjaga kesehatan mental dan keharmonisan pasangan suami istri di lokasi pengungsian yang tinggal dalam jangka waktu lama. Tendanya memiliki spesifikasi yang sama dengan tenda pengungsi lainnya, namun penempatannya diatur sedemikian rupa agar lebih privat dan letaknya agak jauh dari pusat keramaian pengungsi lainnya untuk menjaga kenyamanan. (git/ais)
