Kapolda Nanang menambahkan, Apel Gelar Pasukan ini menjadi bentuk pengecekan akhir kesiapan personel dan sarana prasarana guna memastikan seluruh rangkaian pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan optimal.
Momentum Nataru, lanjutnya, dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah, berkumpul, dan berlibur bersama keluarga sehingga berdampak pada meningkatnya mobilitas dan aktivitas di berbagai daerah.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Nataru 2025 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,97 persen atau sekitar 8,83 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, informasi dari BMKG menunjukkan adanya tiga sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kondisi ini beriringan dengan prediksi puncak musim hujan pada periode November 2025 hingga Februari 2026, sehingga meningkatkan potensi bencana alam.
Situasi tersebut menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi, sehingga pelayanan Nataru tahun ini harus dilaksanakan secara ekstra, baik dari aspek pengamanan, pelayanan, maupun respons cepat terhadap berbagai potensi permasalahan di lapangan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Untuk menjamin pelaksanaan ibadah Natal berlangsung dengan aman dan khidmat, Kapolri meminta agar bisa memastikan setiap lokasi ibadah sudah disterilisasi dan libatkan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan pelayanan sebagai wujud toleransi beragama.
Ancaman terorisme juga menjadi tantangan yang serius. Untuk itu, kedepankan deteksi dini dan preventive strike untuk mencegah pelaku teror melancarkan aksinya, serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah agar dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pelaksanaan ibadah Natal ataupun malam pergantian tahun.
Berkaitan dengan kejahatan konvensional, lakukan pemetaan dan patroli rutin dengan melibatkan Pam Swakarsa, utamanya pada jam dan lokasi rawan. Selain itu, fasilitasi penitipan kendaraan masyarakat pada kantor-kantor kepolisian guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bepergian dalam waktu lama.
Terkait potensi bencana alam, diperlukan kesiapsiagaan yang menyeluruh melalui penyiapan tim tanggap bencana serta sarana dan prasarana pendukung. Mulai melakukan antisipasi terhadap potensi longsor dan banjir, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, jalur alternatif, dan akses menuju kawasan objek vital.
Pada jalur-jalur rawan tersebut, posko terpadu harus disiagakan dan dilengkapi perlengkapan SAR yang memadai guna mendukung respons cepat dan penanganan darurat. (*)
