Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Muhammad Fajri Mubasysyir, menyampaikan bahwa keberhasilan penurunan stunting di Kota Kediri tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi merupakan kerja bersama lintas sektor.
“Kalau kita bicara stunting itu bukan dari urusan kesehatan bukan urusan DP3AP2KB, tapi semua lini karena kita bicara tentang sanitasi, bicara konsumsi dan lain sebagainya,” jelasnya. Saat ini, Kota Kediri mencatat sekitar 700 balita stunting dari total 14.000 balita.
Sementara itu, Ponpes Wali Barokah menunjukkan peran aktif dalam mendukung program pemerintah melalui keberadaan Posyandu Seruni. Layanan ini tidak hanya melayani keluarga pondok tetapi juga masyarakat sekitar dengan total sekitar 70 balita, ditambah sejumlah ibu hamil dan ibu menyusui.
Kepala Ponpes Wali Barokah, KH. Sunarto, menegaskan komitmen penuh lembaga terhadap pencegahan stunting.
“Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada gejala-gejala yang mengarah kepada terjadinya stunting khususnya di lingkungan pondok,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa upaya tersebut diperkuat melalui program SPPTG (Surveillance Pemantauan Perkembangan Tumbuh Kembang Gizi) dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang rutin dilakukan setiap bulan.
“Kegiatannya kan rutin sebulan sekali. Dan ini bukan saja dari keluarga pondok tetapi juga masyarakat sekitar,” lanjutnya.
Kunjungan Setwapres ini diharapkan menjadi penguat bagi Posyandu Seruni sebagai model kolaborasi pesantren dan pemerintah dalam menekan angka stunting. Ponpes Wali Barokah dinilai dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya dalam mendukung kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
