Jember  

Paripurna R-APBD 2026,Fraksi Soroti Kebijakan,Tegaskan Komitmen Bersama

Paripurna R-APBD 2026,Fraksi Soroti Kebijakan,Tegaskan Komitmen Bersama
Bupati Jember Muhammad Fawaid di acara rapat Paripurna R-APBD tahun 2026 di DPRD Jember

JEMBER, Wartatransparansi.com – Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Jember soroti arah kebijakan R-APBD 2026, Jumat (15/11/2025)
Gedung DPRD Jember.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya
Bupati Jember Gus Fawait,
pimpinan dan anggota DPRD Jember,dan
seluruh fraksi DPRD Jember

“Saya semakin optimis bahwa tahun depan pembangunan Jember akan meningkat signifikan,ungkap Bupati Fawaid.

Eksekutif dan legislatif hampir seratus persen berada dalam pemikiran yang sama, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan pendidikan,” ujar Bupati.

Kaitan dengan pembahasan R-APBD 2026 eksekutif dan legislatif memiliki keselarasan pandangan dalam arah kebijakan R-APBD 2026 sebagai dasar memperkuat percepatan dan pembangunan Kabupaten Jember di tahun mendatang

Dari pantauan media ini seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar R-APBD 2026.

Dalam kesempatan tersebut fraksi di DPRD Jember memberikan apresiasi atas capaian UHC mendekati 99 persen serta rencana layanan Home Care tahun 2026.

Di ketahui pula dalam acara tersebut acara tersebut dukungan pemerintah pusat terhadap rehabilitasi ruang kelas di wilayah kabupaten Jember mencapai Rp.90 miliar, dan itu adalah angka terbesar secara nasional di tahun 2025.

Namun demikian beberapa fraksi menyoroti pentingnya penguatan layanan kesehatan dasar, integrasi data kesehatan, dan pengendalian klaim BPJS.

Kaitan soal pajak secara keseluruhan fraksi fraksi mengapresiasi kebijakan Bupati Fawaid yang tidak menaikkan pajak daerah meskipun dana transfer pusat menurun.

Catatan penting Pemkab Jember di harap bisa melakukan optimalisasi PAD didorong melalui berbagai layanan diantaranya digitalisasi pajak, penertiban reklame, dan penyempurnaan strategi teknis.

Sedangkan untuk serapan APBD sekitar 50 persen itu dipengaruhi masa transisi menjelang penetapan Perda SOTK.

Oleh karenanya dalam Paripurna menegaskan komitmen bersama menuju kemandirian fiskal, peningkatan layanan publik, dan penguatan sektor strategis pada 2026. (*)

Penulis: Sugito