JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Aula Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (31/10/2025) penuh. Sejak pagi, para kepala lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan kepala Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) – bergabung secara Daring dan Luring, mengikuti sosialisasi Pedoman Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan Terintegrasi (Pasopati).
Acara yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas RI) itu dibuka Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas RI, didampingi Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, serta sejumlah pejabat struktural dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Biro Humas Kemenimipas.
Dalam sambutannya, pimpinan Kemenimipas, menegaskan, pedoman Pasopati merupakan langkah strategis membangun sistem komunikasi publik yang terpadu, tangguh, dan kredibel, di seluruh unit pemasyarakatan.
“Krisis informasi bukan sekadar soal peristiwa, tapi juga soal persepsi publik. Komunikasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi, sangat menentukan reputasi lembaga,” tutur perwakilan pimpinan Kemenimipas dalam sambutan pembuka.
Sementara itu Kepala Lapas Cipinang, Wachid Wibowo, menjelaskan, Pasopati menjadi panduan penting bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menghadapi situasi darurat informasi.
“Krisis tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Kuncinya ada pada komunikasi publik yang cepat dan terkoordinasi. Satu suara, jaga reputasi, itu semangat yang dibangun lewat pedoman ini,” kata Wachid.
Pedoman itu memuat klasifikasi krisis, mekanisme pelaporan, serta pembentukan Tim Komunikasi Krisis (TKK) di tiap Lapas dan Kanwil, lengkap dengan sistem penunjukan juru bicara resmi agar tidak terjadi tumpang tindih informasi.
Untuk memperkaya perspektif, Kemenimpas menghadirkan narasumber dari organisasi kewartawanan dan akademisi komunikasi, termasuk dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Langkah itu menjadi bagian dari strategi kementerian menjembatani pemahaman antara lembaga pemerintah dan media dalam mengelola informasi publik secara profesional.
