“Misalnya, menciptakan dashboard yang meningkatkan efisiensi layanan publik atau meningkatkan kualitas hidup warga,” imbuhnya.
Selanjutnya, untuk menjangkau masyarakat luas, terutama pelaku UMKM dan kelompok rentan, Pemkot Surabaya menggunakan jangkauan media massa melalui Dialog Radio Suara Surabaya. Narasumber dari Komisioner KI Jatim, Ombudsman, dan Pemkot Surabaya hadir untuk mengupas studi kasus konkret.
“Dialog radio ini menegaskan bahwa hak untuk tahu adalah bagian integral dari pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Kami ingin masyarakat mendengar kisah-kisah sukses di mana keterbukaan informasi telah membantu warga menyelesaikan masalah, mendapatkan bantuan sosial, atau mempermudah perizinan usaha,” terang dia.
Sementara itu, Anggota Komisi Informasi (KI) Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kelembagaan, M. Sholahuddin, menambahkan bahwa komitmen Surabaya dalam memenuhi standar internasional juga diwujudkan melalui kegiatan “Menegaskan Visi Global dan Kepatuhan Hukum” yang dikemas dalam Talkshow TV pada 22 Oktober 2025 di Studio JTV.
Dalam kesempatan tersebut, Sholahuddin menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik (KIP) kini menjadi salah satu indikator penting daya saing kota di tingkat global.
“Kehadiran narasumber internasional (seperti perwakilan diplomatik) akan menilai bagaimana keterbukaan informasi menarik investasi, membangun kepercayaan investor, dan menjamin praktik pemerintahan yang selaras dengan norma global. Kepatuhan pada KIP, seperti yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008, adalah fondasi untuk mencapai kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan,” ujar Sholahuddin.
Sebagai puncak rangkaian RTKD 2025, Pemkot Surabaya menggelar kegiatan bertajuk “Keterlibatan Langsung: Information Public Hearing” pada 26 Oktober 2025, di Taman Bungkul.
Perhelatan publik ini dirancang untuk membumikan keterbukaan informasi publik (KIP) di tengah masyarakat. Taman Bungkul yang selalu ramai saat momen Car Free Day dipilih sebagai lokasi agar pesan transparansi dan partisipasi warga dapat tersampaikan secara luas dan inklusif.
“Acara ini menjadi layanan interaktif terpadu yang mencakup pameran UMKM, dialog langsung antara warga dan pejabat, serta booth informasi publik seputar layanan kesehatan, pendidikan, dan perizinan. Kegiatan juga diramaikan dengan penandatanganan massal ‘Public Hope’ sebagai dukungan terhadap budaya transparansi,” tutup Sholahuddin. (*)
