Tito menerangkan, saat ini sudah ada 289 MPP yang terbentuk di seluruh Indonesia. Sedangkan di Jatim, sudah ada 35 kabupaten/kota yang sudah memiliki MPP.
“Kita total ada 514 kabupaten/kota (di Indonesia), jadi masih ada yang belum, dan terus kita genjot. Di Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 sudah terbentuk, termasuk yang terbaik dan tertinggi (di Indonesia) tapi masih ada tiga lagi, saya akan mendorong dan minta tolong Pak Wagub supaya bisa membuat yang seperti ini,” terangnya.
Tito menambahkan, adanya MPP maka akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, proses pembayarannya jelas, mengurangi korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Tak lupa, Tito mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Wagub Emil Dardak yang telah mewujudkan pelayanan terbaik untuk masyarakat di MPP Siola.
Agar pelayanan MPP di seluruh daerah lebih baik lagi, maka perlu ada fasilitas yang ditingkatkan. Salah satunya, yakni mengintegrasikan pelayanan publik antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah menggunakan platform digital.
“Misalnya mengenai (PBG), sebelum menuju ke PBG itu ada beberapa persyaratan, biasanya persetujuan teknis (pertek) dari PUPR, nah ini yang perlu dikoneksikan. Kemudian PUPR juga ada program nasional SIMBG, nah ini perlu juga dikoneksikan ke daerah-daerah supaya nggak parsial. Dan juga ada OSS untuk perizinan usaha yang dikelola oleh kementerian investasi, dan nanti Pak Maruarar akan koordinasikan ke tingkat pusat supaya daerah terkoneksi dan lebih mudah,” pungkasnya. (*)
