Namun demikian, Fikser menyebutkan bahwa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengambil langkah tegas. Pada tahun 2025, anggaran perjalanan dinas luar negeri sudah dihapuskan. “Sesuai arahan Pak Wali Kota Eri Cahyadi, tahun 2025 anggaran dinas luar negeri dihapuskan,” tegasnya.
Menanggapi kabar penyewaan ribuan kipas angin, sound system, tenda, dan panggung, Fikser menyatakan bahwa sebelumnya anggaran itu tersebar di masing-masing Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya. Namun untuk efisiensi, anggaran itu ditempatkan di satu perangkat daerah.
“Jadi anggaran sewa peralatan itu sekarang ditempatkan di satu PD. Selain untuk efisiensi, penempatan di satu PD dilakukan agar memudahkan pengawasan dan kontrol terhadap alat-alat tersebut. Dan peralatan itu juga untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat,” katanya.
Fikser juga meluruskan isu pinjaman daerah melalui Bank Jatim berbunga 13,7 persen. Menurutnya, Pemkot Surabaya telah melakukan negosiasi agar suku bunga lebih rendah, bahkan di bawah 6 persen. “Bank Jatim ini juga bank milik daerah, dimana kita punya saham. Pinjaman ini dilakukan tanpa jaminan dan sudah dikonsultasikan ke Kemendagri serta Kemenkeu,” jelasnya.
Fikser menegaskan bahwa pinjaman tersebut murni untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Pinjaman daerah ini infrastruktur seperti membangun rumah sakit dan infrastruktur strategis lainnya. Selain itu, pembangunan juga dibiayai dari APBD, kerja sama dengan investor, maupun skema KPBU. Jadi tidak semuanya mengandalkan pinjaman,” katanya.
Bahkan, Fikser menegaskan sebelum mengajukan pinjaman, Pemkot Surabaya telah menghitung kemampuan fiskal daerah dengan kehati-hatian. Termasuk melakukan kajian ekonomi, strategis, kelembagaan serta mitigasi risiko. Setiap rupiah, sebutnya, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Surabaya. (*)
