SURABAYA (Wartatransparansi.com) –Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dan proyek belanja modal untuk SMK se-Jawa Timur pada tahun anggaran 2017.
Keduanya adalah H, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan JT, pengendali penyedia atau beneficial owner dari perusahaan pelaksana proyek. Keduanya diduga kuat telah merekayasa pengadaan barang dan jasa, merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar.
“Penahanan dilakukan hari ini, 26 Agustus 2025, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print-1527/M.5/Fd.2/08/2025 dan Print-1528/M.5/Fd.2/08/2025,” terang pihak Kejati Jatim.
Rekayasa Proyek Pendidikan: Dimainkan dari Atas Meja
Penyidikan ini berawal dari temuan penyimpangan besar dalam pengelolaan belanja hibah dan modal sarana prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2017.
Dalam dokumen Dinas Pendidikan Jatim, tercatat pengeluaran fantastis:
• Belanja hibah sebesar Rp78 miliar,
• Belanja modal alat dan konstruksi mencapai Rp107,8 miliar.
Namun, fakta di lapangan menyebutkan bahwa barang-barang yang disalurkan ke SMK—baik negeri maupun swasta—tidak sesuai kebutuhan sekolah dan tak dapat digunakan.
Dalam penyidikan, diketahui bahwa proyek ini direkayasa sejak awal. JT, yang diperkenalkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan saat itu (SR) kepada H, ditunjuk untuk melaksanakan seluruh kegiatan. JT lalu menyodorkan daftar harga barang fiktif sebagai dasar pembuatan HPS, tanpa ada survei kebutuhan ke sekolah penerima.
Proses pengadaan barang pun dilakukan melalui lelang yang telah dikondisikan. Perusahaan pemenang tender berada di bawah kendali JT. Barang dikirim seadanya, bahkan ada yang berasal dari stok lama yang tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan.
Uang Rakyat Tergerus: Dugaan Kerugian Negara Capai Rp179 Miliar
