“Penetapan dan Penegasan Batas Desa juga mendapatkan penilaian langsung dari Badan Informasi Geospasial (BIG),” tambah Nino, “secara makro, ini mendukung program ‘Indonesia Satu Peta Satu Data’.”
“Dengan batas desa yang jelas, mereka bisa lebih fokus mengelola desa, terutama memberikan kepastian kepada masyarakat,” jelas Harry. Ia mencontohkan, di wilayah Gumukmas, banyak lahan produktif yang bisa dikembangkan sesuai potensi masing-masing desa jika batas wilayahnya sudah pasti.
Hasil dari musyawarah dan pemetaan ini akan menjadi dasar DPMD untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) bagi 226 desa di Kabupaten Jember. Harry menargetkan pada tahun 2026, semua desa sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Batas Desa. “Saat ini sudah ada 154 desa yang dalam proses,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kepanjen, Sukamid, yang turut hadir dalam musyawarah, menyambut baik kesepakatan ini. Menurutnya, konflik batas desa yang dulu sering terjadi lebih disebabkan oleh miskomunikasi. “Hari ini, semua kepala desa sepakat dan tidak ada masalah,” tegasnya.(*)
