SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian cita-cita nasional. Untuk itu, sebutnya, seluruh anggaran yang dikelola diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga.
Penegasan Eri sebagai bentuk komitmen Pemkot Surabaya kembali untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
Ia menyatakan bahwa seluruh kebijakan fiskal di tingkat kota harus fokus pada upaya meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, “Semua anggaran Pemerintah Kota Surabaya harus sesuai dengan tujuan negara,” katanya di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/7/2025).
Dijelaskan bahwa terdapat tujuh indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Surabaya. Indikator tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan gini ratio, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Saat pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, ungkapnya, kondisi sosial ekonomi kota masih sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Saat itu, angka stunting di Surabaya mencapai 28,5%, tingkat kemiskinan berada di angka 5,9%, dan pengangguran terbuka sebesar 9,7%.
“Karena itu, prioritas utama saya saat itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya.
Kebijakan yang fokus pada penguatan SDM tersebut dinilai berhasil menurunkan berbagai indikator negatif. Saat ini, angka stunting berhasil ditekan hingga tinggal 1,6%. Sementara tingkat pengangguran terbuka juga menurun drastis dari 9% menjadi sekitar 4%.
“Bahkan angka kemiskinan turun menjadi 3,9%, yang bahkan lebih rendah dari periode sebelumnya,” ulasnya.
Hanya, lanjutnya, meski fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, ia memastikan bahwa pemkot juga tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur dasar seperti penanganan banjir dan perbaikan jalan. Ia pun menargetkan jumlah titik banjir yang awalnya mencapai 600 lokasi dapat ditekan menjadi hanya 180 titik.
“Sehingga anggaran kita dari sekian titik, maka banjirnya berkurang menjadi berapa titik. Itulah yang menjadi kontrak kinerja dari Sekda dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.
