MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Bupati Mojokerto, perintahkan Tim BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) memantau langsung pelaksanaan Uji Kompetensi terhadap 30 pejabat JPT ( Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama yang diselenggarakan di The Southern Hotel, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, pada Rabu, 9 Juli 2025. Upaya ini dimaksudkan agar hasil dari proses uji kompetensi atau job fit ini dipastikan terlaksana secara profesional dan transparan.
Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum menegaskan bahwa pelaksanaan job fit ini akan dilakukan secara profesional dan transparan. Untuk itu Ia menekankan pentingnya penilaian yang objektif terhadap masing-masing peserta oleh tim panitia seleksi.
“Rapatkan dengan tim dan Pak Sekda juga, agar pelaksanaan uji kompetensi di Surabaya benar-benar obyektif dan transparan. Hasil job fit nanti harus ada penilaiannya. Saya minta dari job fit itu tim memberikan penilaian, misalnya Si A nilainya sekian, rekomendasinya apa, dan seterusnya,” pnta Gus Barra, pabggilan akrab Bupati Mojokerto, di konfirmasi Rabu (9/7/2025).
Gus Bara menegaskan bahwa tidak akan ada praktik jual beli jabatan dalam proses ini, karena Pemkab. Mojokerto menginginkan hasil yang benar-benar obyektif dan transparan.
“Saya pastikan 100 persen tidak ada jual beli jabatan. Jabatan didapatkan sesuai dengan hasil penilaian tim. Yang terpenting bukan pada jabatan, tetapi pada kemauan untuk bekerja demi masyarakat,” tegas Gus Bara.
Gus Barra juga menambahkan, posisi JPT yang kosong akan segera diisi melalui seleksi terbuka (selter) sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, proses serupa untuk jabatan eselon III akan menyusul kemudian.
Dengan uji kompetensi ini, lanjut Gus Barra Pemkab Mojokerto berharap mendapatkan pejabat-pejabat yang tidak hanya kompeten, tapi juga memiliki integritas dan dedikasi tinggi untuk melayani masyarakat Kabupaten Mojokerto
Menurutnya, proses job fit tersebut bertujuan menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan latar belakang masing-masing, demi mendukung efektivitas kinerja pemerintahan yang baru. Untuk itu penempatan pimpinan di OPD ke depannya benar-benar sesuai dengan bidang dan kapasitas orangnya.
“Yang penting adalah kemampuannya, etos kerja, semangat, dan loyalitas. Jabatan itu hanya sarana, yang utama adalah siapa pun yang bersedia bekerja untuk masyarakat dan Kabupaten Mojokerto,” pungkas Bupati Mojokerto.
