Dia menyebutkan, adanya aplikasi ini diharapkan dapat menekan angka pengangguran terbuka di Surabaya. Ia menargetkan, kemiskinan terbuka di Surabaya bisa turun 0,4 persen pada tahun 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, angka kemiskinan terbuka di Kota Pahlawan terus mengalami penurunan sejak tahun 2020. Pada tahun 2020, angka kemiskinan terbuka di Surabaya berada di angka 9,79 persen. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 9,68 persen, pada tahun 2022 terus menurun hingga 7,62 persen, dan pada tahun 2023 turun menjadi 6,76 persen. Kemudian pada tahun 2024, kemiskinan terbuka turun lagi menjadi 4,91 persen.
“Tahun ini harapannya bisa turun sampai 0,4 persen atau lebih,” tambahnya.
Hebi menyebutkan, pemkot terus melakukan berbagai upaya untuk menekan kemiskinan terbuka di Surabaya. Yakni dimulai dari melakukan pendataan pencari kerja usia produktif, hingga menyiapkan tenaga kerja ahli melalui program pelatihan kerja dan kewirausahaan.
“Kami juga mengoptimalkan pekerja migran Indonesia, siapa pun yang berminat kami menghubungkan dengan agen manajer pekerja ke luar negeri,” sebutnya.
Tidak hanya itu, peluang kerja atau job fair juga disebarluaskan ke kawasan perkampungan. Apalagi saat ini terdapat 500 kampung pancasila yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya. “Kami juga melibatkan DPMPTSP, jika terdapat pengusaha yang mengurus perizinan, direkomendasikan 60 persen pekerjanya merupakan orang ber-KTP Surabaya,” paparnya. (*)
